Persoalan utang Pemprov ke Pemko ini diungkit Bobby saat rapat bersama DPRD Medan. Dia awalnya menjelaskan pendapatan Kota Medan yang tak mencapai target pada 2020 karena pandemi Corona atau COVID-19.
"Pandemi COVID-19 berakibat turunnya pendapatan pajak maupun retribusi daerah," ucap Bobby dalam rapat paripurna beragendakan tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 di Gedung DPRD Medan seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/6/2021).
Rapat itu digelar pada Senin (21/6) kemarin. Hal tersebut, kata Bobby, merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan realisasi pendapatan daerah Kota Medan 2020 tidak terpenuhi.
Dia mengatakan pendapatan berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 4,75 triliun. Faktor lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya realisasi pendapatan daerah adalah kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat.
Pemko Medan mencatat total pendapatan daerah selama 2020 sebesar Rp 4,12 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD Rp 1,5 triliun, pendapatan transfer Rp 2,57 triliun, dan pendapatan yang sah Rp 133,17 miliar.
"Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut yang belum ditransfer, sehingga Pemprov memiliki utang sebesar Rp 433,86 miliar," ujar Bobby. Hal itu disampaikan Bobby untuk menjawab pertanyaan Fraksi PDIP DPRD Kota Medan.
Bobby kemudian menjelaskan upaya Pemko Medan menekan kebocoran PAD. Antara lain melakukan pengawasan lewat tim monitoring dan evaluasi kinerja aparat pengelola pajak daerah.
Dia mengatakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha pada mesin kasir.
"Menghindari kebocoran pajak, kami secara berkala juga memeriksa wajib pajak menguji kepatuhan di pelaporan SPTPD (surat pemberitahuan terutang pajak daerah) dengan melaporkan hasil penjualan," sebut Bobby.
Gubsu Edy Tak Tahu
Gubsu Edy Rahmayadi mengaku tak tahu persoalan itu. Dia berjanji mengecek lebih dulu persoalan anggaran.
"Tak tahu aku. Nanti dipelajari," kata Edy di Medan, Selasa (22/6).
Edy kemudian mempertanyakan soal utang Pemprov ke Pemko Medan yang diungkit Bobby tersebut. Meski demikian, dia berjanji mengecek hal itu.
"Masa Pemprov punya utang pula. Nanti kita lihat," ucapnya.
Hubungan antara Edy dan Bobby memang panas-dingin. Pada satu momen keduanya terlihat kompak, sementara di momen lain keduanya juga sempat saling serang.
Panas hubungan keduanya sempat terjadi saat polemik kawasan Kesawan City Walk. Kawasan itu dianggap Edy melanggar aturan PPKM.
Kesawan City Walk sendiri terletak di pusat Kota Medan. Ada sejumlah bangunan bersejarah, seperti Rumah Tjong A Fie hingga Gedung London Sumatera, yang ada di sekitar Kesawan City Walk, Jalan Ahmad Yani, Medan.
Wisata kuliner di Kesawan ini menjadi salah satu program andalan Bobby dan selalu ramai dikunjungi warga sejak mulai diluncurkan. Nah, jam tutup kawasan ini dinilai Edy melewati aturan PPKM saat pandemi Corona. Edy setidaknya dua kali menegur Pemko Medan gara-gara persoalan kawasan Kesawan.
Teguran pertama disampaikan Edy pada Senin (19/4/2021). Saat itu, Edy mengatakan akan memanggil Bobby terkait keramaian di kawasan Kesawan.
"Hari ini dirapatkan dengan Kota Medan, hal itu akan kita pertanyakan kenapa," ucap Gubsu Edy di rumah dinas Gubernur, Medan.
Edy menilai kawasan Kesawan tetap buka hingga pukul 24.00 WIB. Padahal, dalam aturan PPKM yang dikeluarkan Edy, tempat usaha hanya boleh buka hingga pukul 21.00 WIB.
Bobby kemudian memberi penjelasan dan berjanji mengikuti aturan PPKM soal jam tutup tempat usaha, termasuk di kawasan Kesawan. Kawasan Kesawan ditutup sementara sejak sebelum Lebaran demi mencegah pengunjung membeludak dan untuk perbaikan.
Bobby Nasution kembali bersitegang dengan Edy soal lokasi karantina WNI. Dia menyampaikan protes karena merasa Edy tak berkoordinasi dengannya soal lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri di Medan.
"Karantina adanya di Medan dibuat. Memang WNA (warga negara asing) di Deli Serdang dekat bandara, untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinaslah, kita bilang milik provinsi, bukan Kota Medan karena ini wilayahnya provinsi. Tapi kami meminta agar Kota Medan diberi informasi lebih lanjut," kata Bobby kepada wartawan, Rabu (5/5).
Menantu Presiden Jokowi ini menyebut semestinya Pemko Medan dilibatkan dalam penentuan lokasi karantina WNI. Alasannya, kata Bobby, agar Pemko Medan bisa menambah personel untuk mengawasi para WNI yang sedang dikarantina.
Edy memberi respons keras terhadap protes Bobby itu. Dia geram melihat tingkah Bobby.
"Ada lagi yang teriak-teriak di medsos atau di apa itu, wali kota tidak tahu. Lo, memang Tuhan? Mahatahu? Tapi kalau orang satu-satu minta diberi tahu, tambah mundur dia. Hai manusia, bertakwalah kamu, kata Tuhan. Tapi tak satu per satu juga, kau harus tahu, kau harus tahu," kata Edy.
Pernyataan itu disampaikan Edy saat membuka rapat koordinasi penanganan virus Corona di Sumut di rumah dinas Gubsu, Medan, Kamis (6/5). Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan Syamsul Nasution hadir pada rapat itu. Edy kemudian meminta Syamsul Nasution memberi tahu Bobby terkait tempat isolasi ini. Edy mengancam akan marah jika Bobby tetap mengaku tidak tahu.
"Ada yang dari Medan? Kamu (Syamsul) berita tahu itu, jangan nanti bilang nggak tahu lagi. Aku lama-lama jadi marah aku ini," ucap Edy.
"Tak ada urusan sama aku itu siapa pun dia. Jangan bikin aku marah, kalau aku marah, nggak peduli aku siapa dia," tambahnya.
Meski sempat bersitegang, hubungan keduanya kembali harmonis saat Hari Raya Idul Fitri. Bobby dan istrinya, Kahiyang Ayu, mengunjungi Edy untuk bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Edy pun menyambut keduanya dengan hangat. Menurut Edy, hubungannya dengan Bobby sudah dekat sejak lama.
Edy juga sempat memuji kebijakan Bobby terkait Corona. Kebijakan itu adalah isolasi lingkungan di Medan untuk menekan penyebaran virus Corona.
"Sangat bagus, itulah gunanya Wali Kota dan Bupati bekerja," ucap Edy di RS Martha Friska Medan, Senin (31/5).
