Massa menagih janji negara. Pengunjuk rasa mengklaim hingga saat ini puluhan desa belum teraliri listrik sejak Indonesia merdeka.
Perwakilan massa, Salim Rumakefing menagih janji pembangunan listrik di pulau Batabual, Kecamatan Wakate, dan Kermury, Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dia menyebut ada tujuh desa di pulau Batabual, Kecamatan Wakate, Seram Bagian Timur masih gelap gulita hingga saat ini. Desa-desa itu di antaranya Desa Effa, Desa Lahema, Desa Ilili, Desa Air Kampung, Desa Keldor, Desa Kelyaur dan Desa Karlaomin.
"Tujuh desa ini masih gelap gulita, warga masih hidup menggunakan lampu pelita, di mana negara?," tuturnya saat berorasi di Gedung PLN Ambon, Jumat, (25/6).
Laporan tentang Desa gelap gulita bertambah saat perwakilan massa lainnya, Ahmad Yani, warga dari Kelmury menyebut ada 14 desa di daeerahnya juga masih belum pernah merasakan listrik: Desa Selor, Desa Misin, Desa Kelimury, Desa Kelibon, Desa Nekan, Desa Desa Afan Defol, Desa Afan Kota, Desa Kumelan, Desa Ta, Desa Undur, Desa Kamar, Desa Gunak, Desa Sumbawa, dan Desa Bitorik.
"Coba sekali-sekali bapak-bapak tengok warga di desa-desa dan melihat betapa sengsaranya warga yang belum punya lampu, mereka hidup dengan pelita bertahun-tahun seperti tak punya negara,"ucapnya.
"Kalau malam warga enggak bisa keluar rumah karena gelap, takut ditabrak Babi karena kondisi gelap gulita. Sementara bapak-bapak di sini dikasih fasilitasi lampu yang memadai, ruangan yang ber-AC dan jaringan internet yang mumpuni," kata dia.
Massa menyayangkan listrik belum hadir padahal PLN sudah membangun rumah mesin dan sempat mendatangkan tiang-tiang listrik. Massa menilai hal itu jadi mubazir.
"Tiang-tiang listrik berkarat dan pembangunan rumah mesin mulai terkikis air hujan namun listrik pun belum menyala,"ujarnya.
Salim menilai PLN Maluku dan Maluku Utara tidak mendukung program nawacita presiden Joko Widodo yang memperioritaskan listrik bagi masyarakat terutama masyarakata di daerah-daerah pedesaan di pulau terluar.
"Kami sudah berulang kami demo demi hak-hak kemerdekaan kami yang belum merdeka, kami minta negara melihat keluhan kami, karena PLN terlalu banyak alasan," tuturnya.
Diping-pong ke Pemda
Merespons jerit pengunjuk rasa, Senior Manager Perencanaan PLN Maluku dan Maluku Utara, Husein Sobri mengklaim kelistrikan di Kelmury dan Batabual tidak ada masalah.
"Coba tanyakan ke Pemda SBT (Seram Bagian Timur) yang membangun PLTD, apakah sudah selesaikan apa belum," tutur Sobri saat menemui perwakilan aksi di gedung PLN Maluku, Jumat, (25/6).
Ia mengakui listrik di Kelmury belum menyala karena PLTD yang dibangun Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur belum memenuhi standar kelayakan.
"PLTD sudah dibangun oleh Pemda SBT namun setelah di supervisi oleh PLN belum memenuhi standar sehingga belum dipaksakan untuk dioperasikan," ucap Sobri.
Sobri mengklaim pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Seram Bagian Timur dan DPRD setempat untuk segera Pemda SBT selesaikan pembangunana PLTD.
"Karena mereka yang membangun, jadi listrik di Kelmury itu PLTD dibangun oleh Pemda SBT, kami sedang mempertanyakan kapan PLTD diselesaikan agar segera dioperasikan listrik untuk warga,"ucapnya.
"Namun PLN tidak tinggal diam, kami terus melakukan koordinasi dengan DPR dan pemerintah agar diizinkan membeli mesin untuk menerangi desa-desa di Maluku," janji Sobri.
