Puan mengatakan izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia harus diawasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.
"Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19," papar Puan dalam Pidato Pembukaan Sidang Nota Keuangan Tahun 2021, Senin (16/8/2021).
Puan juga meminta pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran Pandemi COVID-19.
"Termasuk, pengawasan pemerintah terhadap kedatangan WNA di saat PPKM," kata Puan.
Adapun, 10 pengawasan utama DPR terhadap pemerintah yang diungkapkan Puan adalah sebagai berikut:
1. Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
2. Konsep dan Design Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024
3. Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19
4. Pengawasan Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan
5. Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa
6. Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
7. Pengawasan Tata Kelola Obat dan Tata Kelola Alat Kesehatan
8. Pengawasan dan Pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran
9. Pengawasan terhadap Program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan
10. Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional
