Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa (24/8/2021).
"Upaya percepatan vaksinasi akan dilakukan melalui program vaksinasi yang dibiayai APBN maupun skema vaksin mandiri untuk masyarakat mampu," ujarnya.
Seperti diketahui, program vaksinasi mandiri atau vaksin berbayar sempat ingin diterapkan pada 12 Juli 2021 oleh pihak PT Kimia Farma Tbk. Sayangnya rencana tersebut menuai banyak protes sampai diputuskan untuk ditunda, hingga akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juli 2021.
Sampai Juni 2021, Sri Mulyani menyebut target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan diharapkan akan semakin meningkat.
"Pemerintah telah meminta seluruh keterlibatan pemda, personel TNI, Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi target vaksinasi," jelas Sri Mulyani.
Adapun dalam RAPBN tahun anggaran 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU Kesehatan minimal 5% dari APBN.
Dari anggaran tersebut, alokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun, yang menurut Sri Mulyani akan melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan guna melindungi keselamatan masyarakat.
"Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan," ujarnya.
