Dari banyak pihak yang mengkritisi perihal perlindungan data pribadi tersebut, Aktivis Petisi '28, Haris Rusly Moti, bukan hanya memprotes masalah ini tapi juga siap melayangkan gugatan kepada pemerintah.
Pasalnya, ia memandang kejadian tersebarnya sertifikat vaksin Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia merupakan satu bukti dari lemahnya perlindungan data pribadi oleh pemerintah.
"Sertifikat vaksin-nya Presiden Jokowi diretas dan diedarkan. Saya akan gugat Pemerintah atas kebocoran tersebut," ujar Haris dalam akun Twitternya, Jumat (3/9).
Dalam kicauan yang sama, Haris mengkhawatirkan data pribadi publik yang dimiliki pemerintah disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Ia tetap menjadikan kejadian serifikat vaksin Jokowi yang beredar sebagai bukti kelemahan sistem informasi yang dibangun.
"Jika data Presiden saja diretas, berarti data seluruh rakyat sudah dijualbelikan," tukasnya menutup.
