Wanheart News - Polemik Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memarahi bank-bank BUMN (Himbara) belum usai. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyindir marah-marah yang dilakukan Risma adalah pencitraan ala drama Korea alias drakor.
Risma diketahui marah-marah karena bank BUMN memblokir rekening penerima bansos. Padahal yang diketahui Andre, pejabat Kemensos sendiri yang memerintahkan pemblokiran.
"Terjadilah politik drama Korea, pencitraan drama Korea, drakor gitu lho, seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal kementerian kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan beberapa BUMN, termasuk BNI dan BTN, Kamis (9/9/2021).
Setelah Risma marah-marah, Andre menyebut Kemensos kemudian mengirim surat kepada Himbara agar membuka blokiran.
Sebagai mitra kerja BUMN, dirinya meyakini bahwa bank, dalam hal ini Himbara tidak mungkin berani melakukan blokir jika tidak ada perintah.
"Nah saya ingin dalam forum ini kita berikan klarifikasi dan minta hentikan politisi pencitraan drama Korea untuk kepentingan pribadi, dengan merusak citra institusi negara yang lain," tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid pun meminta Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengklarifikasi pernyataan Andre Rosiade yang menyebut pejabat Kemensos yang meminta Himbara memblokir rekening penerima bansos.
"Apa betul yang dikatakan Andre hari Jumat yang lalu katanya ada surat dari salah satu direktur Kemensos yang minta di-hold bantuan-bantuan itu karena asumsinya sedang melakukan proses verifikasi data, data kemiskinan?" tanyanya.
Dia meminta Dirut BNI menjawab pertanyaannya dalam forum tersebut. Tujuannya supaya publik tahu yang miskomunikasi atau miskoordinasi ada di internal Kemensos atau memang ada unsur kesengajaan dari Himbara, termasuk BNI.
Berdasarkan polemik yang berkembang belakangan terkait Risma memarahi bank BUMN, lanjut dia memunculkan citra bahwa bank BUMN menghambat bansos sehingga akan membuat kinerja BNI terlihat tidak bagus.
"Padahal ini bank BUMN, bank go public, kalau perusahaan yang nggak bagus, lelet kan nanti persepsi investor kan berkurang. Kalau persepsinya kebentuk jelek kan nanti sahamnya turun. Kan repot nanti itu. Jangan sampai ada pejabat menteri itu malah justru mengganggu kinerja, membuat harga sahamnya turun," tambahnya.
Sayangnya dalam kesempatan memberi jawaban atas tanggapan atau pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI, bos BNI tidak menyampaikan klarifikasi soal Risma.
"Kami sampaikan bahwa kami noted Pak, semua pertanyaan, nanti beberapa mungkin kita akan jawab secara tertulis," tambah Royke.