Mantan Komisioner Ombudsman, Alvin Lie memandang, kasus bobolnya puluhan data pengguna aplikasi vaksinasi massal itu sebagai persoalan serius. Kasus tersebut menjadi kekhawatiran di tengah cita-cita pemerintah yang akan mengubah sertifikat tanah masyarakat ke dalam bentuk elektronik.
"Mengelola dan mengamankan sertifikat elektronik vaksinasi aja enggak becus. Lantas mau mengubah sertifikat hak kepemilikan tanan jadi sertifikat elektronik?" kata Alvin Lie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/9).
Ia khawatir, kejadian pembobolan PeduliLindungi yang berujung pada jual beli data penduduk akan kembali terulang bila pemerintah belum benar-benar siap dalam peralihan sertifikat tanah menjadi bentuk elektronik.
"Emang rakyat masih percaya kemampuan pemerintah? Nanti kalau hak tanah diserobot orang bagaimana? Paling juga pejabatnya buang badan, lempar tanggung jawab," tandasnya.
Baru-baru ini, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembobolan data aplikasi PeduliLindungi. Total sudah 93 sertifikat vaksin palsu yang dijual para tersangka.
Bahkan dari keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Iman, para pelaku memasarkan sertifikat vaksinasi palsu itu dengan harga kisaran Rp 370 ribu. Pelaku memasarkan pemalsuan sertifikat vaksinasi itu melalui media sosial.
