Pada Jumat (17/9), Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule dan sejumlah aktivis ProDEM berkunjung kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung.
Kedatangan ini untuk menindaklanjuti surat audiensi 09/SP-PRDM/IX/2021 yang telah diterima bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda Pemprov Jabar pada 15 September 2021. Audiensi berkaitan dengan dugaan perampasan lahan yang dimiliki ribuan warga Bojong Koneng oleh pengembang Sentul City.
Dalam hal ini, Iwan Sumule ingin agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencabut Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diberikan kepada Sentul City.
"SIPPT diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat dan setiap 2 tahun sekali diperpanjang," urainya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/9).
Menurutnya, tuntutan ini cukup beralasan, sebab telah terjadi banyak sengketa yang diduga bermula dari upaya perampasan tanah rakyat terus dilakukan oleh Sentul City sebagai pemegang SIPPT.
Untuk itu, SIPPT yang diberikan kepada Sentul City dievaluasi, bahkan harus ditarik oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar.
"Karena SIPPT yang diterbitkan Gubernur Jabar, telah disalahgunakan untuk mencaplok dan merampas tanah rakyat Bojong Koneng. Tanah untuk rakyat, bukan untuk pengembang!" tutupnya
