Dia meminta pemerintah Jokowi bersikap tegas terhadap kapal China yang melanggar kedaulatan dengan masuk ke perairan Natuna.
"Pemerintah jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/9/2021) kemarin.
Mulyanto juga mendesak Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan cepat pasang badan.
"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.
Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI itu mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selama ini terhadap pelanggaran kedaulatan.
Dia menyayangkan sikap kedua menteri tersebut yang lamban, padahal seharusnya bisa segera membicarakan masalah ini secara resmi.
"Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China. Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest)," tutur Mulyanto.
Sebagai informasi tambahan, posisi perairan Natuna disebut sangat strategis bagi bangsa Indonesia .
Apalagi, di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) pada 2030.
Sebelumnya, Badan Keamanan Laut (Bakamla) turut mengakui bahwa kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia.
Bahkan ratusan hingga ribuan kapal China juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.
Kapal coast guard China dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.
Adapun, blok Tuna merupakan wilayah Kerja migas di lepas pantai Indonesia.
Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter.
Secara signifikan, pengeboran ini didanai oleh Zarubezhneft yang didukung Rusia.
Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut-2 di blok Tuna dilaksanakan oleh Premier Oil Tuna B.V. Tahun 2020 lalu, perusahaan ini telah mendapatkan partner baru yakni Zarubezhneft.
Zarubezhneft adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd. Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy.
