Abetnego mengatakan, Presiden Jokowi kerap kali mempertanyakan kevalidan data pandemi Covid-19 yang dilaporkan dari setiap daerah sering tidak sinkron dengan data pusat.
"Misalnya contoh orang ngomong dari data, tidak usah LaporCovid-19, presiden saja ngeluh soal data kok, jadi presiden itu nanya berkali-kali, 'kok bisa sudah satu tahun lebih data gak beres-beres', itu pernyataan pak presiden langsung dalam rapat kabinet," kata Abetnego dalam diskusi virtual ditulis Kamis (2/9/2021).
Dia menyebut data-data pandemi Covid-19 kali ini akan menentukan kesiapan Indonesia menghadapi bencana non-alam seperti wabah penyakit di masa depan.
"Bagaimana jumlah kasus aktif, kematian, positivity rate, BOR dan seterusnya, ini menjadi indikator yang dibahas dalam menuju endemi ini, itu dipikirkan," jelasnya.
Namun, salah satu tantangan penanganan pandemi ini adalah desentralisasi atau otonomi daerah yang terkadang membuat kebijakan antara pusat dan daerah tidak sinkron.
"Ini yang menjadi tantangan, dalam konteks kebencanaan pandemi Covid-19 memang banyak ad-hoc nya, juga banyak terjadi desentralisasi yang mengintervensi, kita tahu dalam konsep bernegara kita desentralisasi itu keputusan final otonomi daerah," ucapnya.
Diketahui, pendataan pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga bisa menampilkan data langsung atau real time, karena banyak kasus yang belum dilaporkan oleh daerah atau masalah teknis lainnya.
Selain itu, pemerintah juga mengakui bahwa ada beberapa daerah yang menahan data pandeminya agar wilayahnya masuk dalam zona hijau covid-19.
Diketahui, pandemi COVID-19 telah menginfeksi 4.089.801 orang Indonesia, kini masih terdapat 196.281 kasus aktif, 3.760.497 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 133.023 jiwa meninggal dunia.
