Terlebih, yang dibahas terkait masa jabatan Presiden dimana hal ini akan memicu mahasiswa bergerak untuk menolak sehingga dikhawatirkan terjadi chaos.
Begitu yang dikatakan pengamat politik Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL soal bocoran Ketum PAN Zulkifli Hasan yang membenarkan adanya pembahasan amandemen UUD45 saat Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi parpol koalisi di Istana Negara belum lama ini.
"Jika nanti amandemen benar dilakukan dan itu ada penyelundupan pasal masa jabatan presiden, ini bisa memicu mahasiswa dan rakyat bergerak untuk menolak. Jika dipaksakan, saya khawatir chaos. Ini tentu kita tidak inginkan,” kata Ujang, Selasa (31/8).
Oleh karena itu, Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini meminta agar para elit partai politik tidak memancing emosi rakyat terutama mahasiswa dengan membuka pembahasan adanya amandemen UUD 45 di tengah hantaman badai pandemi Covid-19 yang saat ini belum tertangani dengan baik.
"Elite jangan memancing-mancing rakyat dengan isu amandemen. Karena rakyat tak butuh perpanjangan masa jabatan presiden, rakyat tak perlu amandemen. Yang diperlukan rakyat itu makan, pekerjaan, dan kesehatan,” pungkasnya
