Sebelum laporan korupsi banpol, kader PSI juga melaporkan atas dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Surabaya.
Usai itu, , DPD PSI Surabaya dilaporkan kembali oleh kade PSI sendiri, Dino Wijaya atas dugaan korupsi dana bantuan politik.
Pengacara Dino Wijaya, Feldo Keppy mengatakan, dugaan korupsi masih satu rangkaian dengan pemalsuan tanda tangan yang sudah lebih dahulu diproses
Kasus dugaan korupsi ini juga ramai di jagat media sosia, twiiter. Sempat muncu tagar #TernyataPartaiKorupsi, yang isi tweetnya menyindir PSI.
Bahkan, akademisi Cross Culture Institute Ali Syarief menyebut sebagai partai yang masih baru tetapi sudah tersandung kasus korupsi. Dalam cuitan Twitternya @alisyarief, Kamis 7 Oktober 2021 menuliskan "Masih BALITA sdh nakal ya PSI; Setlah dilaporkan Pamalsuan Tanda Tangan juga Dilaporkan Korupsi BANPOL,"
Warganet juga ikut menuliskan cuitan lain. "Kupikir beda. Ternyata sama saja!! Sama-sama menyemplungkan diri merampok dui rakyat," kata salah satu warganet.
Seperti diketahui, kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya memasuki proses penyelidikan. Para terlapor dan pelapor Dino Wijaya telah dipanggil ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim).
Terlapor Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng dan pengurus lainnya sempat meminta penundaan sekitar dua pekan saat dipanggil. Namun DPD PSI Surabaya dilaporkan kembali oleh kadernya sendiri Dino Wijaya. terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan politik (banpol).
Feldo Keppy, pengacara Dino Wijaya kepada wartawan mengatakan dugaan korupsi itu masih satu rangkaian dengan pemalsuan tanda tangan yang sudah dilaporkan.
Dikonfirmasi terkait rencana laporan dugaan korupsi dana banpol, Ketua PSI Kota Surabaya Yusuf Lakaseng menolak memberikan keterangan. “Saya tidak ada komentar apapun ya,” kata Yusuf.
