"Nanti penghuninya dari RRC. Bisa jadi ibu kota baru tapi jadi ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru," kata Rizal Ramli dalam kanal YouTube Fadli Zon, Senin (4/10).
Menurut Rizal Ramli, pembentukan ibu kota baru yang disebut-sebut akan menguntungkan, berpotensi untuk warga yang berasal dari tempat tersebut bisa menjadi Gubernur atau Presiden.
"Kalau Presidennya terpilih dari situ, mereka tidak takut, karena kalau di Jakarta mereka bisa didemo dari rakyat biasa hingga mahasiswa," ungkapnya.
"Kalau ibu kotanya di Kalimantan Timur, siapa yang mau demo? Rakyat mau mengeluh pun enggak bisa," sambungnya.
Realisasi pemindahan tersebut membuat Rizal Ramli membandingkan dengan sistem kerajaan pada zaman dahulu kala.
"Kalau kerajaan dulu diatur dari ibu kora tersebut, tapi mereka tidak bisa dituntut di situ," pungkas Rizal Ramli.
Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya masuk DPR.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan RUU IKN ini terdiri dari 9 Bab yang berisi 34 pasal.
RUU IKN ini diantaranya berisi tentang Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.
