Keras! Faisal Basri: GILA! Kereta Cepat Pakai APBN tapi 9 Juta Penerima JKN Dihapus

Wanheart News - Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pemerintah menghentikan pembiayaan sejumlah proyek, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat. Proyek yang dia maksud antara lain adalah proyek lumbung pangan, pemindahan Ibu Kota, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Baca Juga :Didukung PDIP, Pemilu Proporsional Tertutup Disebut Bentuk Kemunduran Berpikir Elit, Fahri Hamzah: Mereka Kesasar!

"Kereta Cepat kabarnya mau pakai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Gila Enggak SILPA mau dipakai kereta cepat tapi sembilan juta rakyat yang dapat JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dihapus Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujar Faisal Basri dalam online course, Senin, 18 oktober 2021. 

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menghapus lebih dari 9 juta orang miskin dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2021. Risma menjelaskan 9 juta information yang dihapus ini terdiri dari information 434.835 orang meninggal, lalu information ganda sebanyak 2.584.495, dan information mutasi sebanyak 833.624. Selanjutnya, ditemukan information non DTKS yang tidak padan 

Baca Juga :Adhie Massardi Sudah Ingatkan, Meranjangnya Ketua MK dengan Idayati Bikin Jokowi Enteng Keluarkan Perppu

Dukcapil sebanyak 5.882. 243. 

"Nah, ini yang kami hapus sesuai Permensos yang baru," ujar Risma dalam konferensi pers, Senin, 27 September 2021. Information yang tidak padan Dukcapil, ujar Risma, dikembalikan ke daerah. "Nanti daerah harus melakukan perbaikan information. Kalau misalnya sudah padan Dukcapil, daerah bisa mengusulkan lagi (menjadi penerima subsidi)," ujar Risma. 

Baca Juga :Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Menurut Faisal Basri, 143 juta rakyat Indonesia berstatus rentan atau shaky. Penduduk berstatus rentan ini adalah penduduk yang hidupnya belum tenang, yaitu dengan pengeluaran harian Rp 25 ribu sebelum pandemi. Di masa pandemi, pengeluaran mereka diperkirakan bisa lebih jatuh. 

Untuk itu, ia meminta Kementerian Keuangan bisa lebih realistis dan konsisten dalam kebijakannya. Ia mengatakan Kemenkeu dapat menjadi rem bagi kebijakan pemerintah. 

"Kemenkeu adalah rem bukan mengiyakan yang diinginkan para menteri dan presiden. Tunjukkan kosekuensinya. Seperti dulu Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani berani mengatakan tidak pada pembangunan monorel. Jadi ayo kasih cautioning," ujarnya. 

Baca Juga :Qariah Nadia Hawasy Disawer Saat Baca Alquran Tuai Kecaman: Kok Digituin, Emang Dia Biduan Dangdut?

Bekas Menteri Keuangan Chatib Basri joke mendorong pemerintah memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat. Pasalnya, di masa pandemi ini masyarakat rentan dan miskin tetap harus bekerja untuk menyambung hidup. 

Untuk itu, ia mengatakan perlindungan sosial harus diperluas ke 60 persen penduduk Indonesia. Perlindungan sosial itu juga harus diberi sebesar Rp 1-1,5 juta per rumah tangga. "Kalau diberikan 3-6 bulan, sekitar Rp 120-240 triliun. Saya pikir alokasinya ada," ujarnya. 

Portal