Padahal, terhadap th 2015 silam Jokowi menuturkan bahwa project kereta cepat bukan akan mengenakan APBN lantaran kenakan skema bussiness to bussines (B2b).
Aktivis Rocky Gerung berpendapat, peraturan membangun project kereta cepat Jakarta-Bandung bukan rasional. Sebab menurutnya, jeda tempuh yang tersedia terlalu pendek.
"Semua ekonom yang memiliki otak tersebut telah memperlihatkan ini irasional. Masih enggak yakin, dia sewa konsultan global yang hebat, boston consulting. Intinya mirip," kata Rocky Gerung di dalam acara diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertema Plin Plan Janji Pemimpin yang diadakan PKS Tv, Jumat malam (15/10).
Dia mencurigai tersedia udang di balik batu di dalam project kereta cepat ini. Pasalnya, berasal dari segi laba mengerti bukan tersedia, agar dipastikan negara akan merugi.
"Menjadi, kami dibuat bingung, apa alasan rasional di balik project ini? Menjadi terkecuali secara ekonomi dia bukan sanggup dibuktikan kemasuk-akalannya, maka kami kudu cari keterangan lain," tuturnya.
Rocky menduga tersedia dua hal yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo terkesan ngotot mendorong project kereta cepat Jakarta-Bandung terlaksana dan cepat selesai.
"Tersebut adalah upaya untuk memamerkan arogansi, ambisi kedunguan supaya kereta ini kudu jalan demikian juga ibu kota baru. Atau ini bisikan dukun? Menjadi begitu cara menyaksikan," tegasnya.
Rocky mengatakan dua project strategis milik pemerintah yakni kereta cepat dan ibu kota negara baru bukan tersedia urgensinya untuk penduduk Indonesia. Supaya dia memandang tersebut sebagai ambisi Jokowi lantaran di dalam saat dekat kepemimpinannya akan berakhir.
"Dasar rasionalitasnya enggak tersedia. Hitungan skala ekonominya enggak masuk. Namun, hendak dilanjutkan," tukasnya.
