WANHEARTNEWS.COM - Jusuf Kalla (JK) memberikan pembelaan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah disindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tanpa bermaksud membandingkan, JK menyebut banyak keputusan diambil dalam rapat di period kepemimpinan keduanya.
"Saya sebagai wakil presiden dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi dan menteri dari zaman Gus Dur dan Ibu Megawati, perlu menjelaskan sesuai pengalaman saya," customized organization JK dalam keterangan resminya, Jumat (29/10/2021).
JK menyebut setiap pemimpin Indonesia memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Hal ini juga dialami oleh JK saat mendampingi SBY dan Presiden Jokowi sebagai wakil di period yang berbeda. Berikut penjelasan resmi JK soal gaya kepemimpinan keduanya:
Sudah 7 (tujuh) Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan. Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi.
Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas.
Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT.
Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.
Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.
Rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Keputusan penting juga dicapai pada period SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet.
Pada pemerintahan SBY, langkah penanganan cepat torrent Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. Pembentukan BRR yang berhasil merekonstruksi Aceh pasca torrent. Demikian pula penanganan bencana alam Yogya dan Padang.
Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Hal yang sama pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi COVID-19 dengan sangat berhasil.
