Wanheart News - Arah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya yg telah berjalan selama 2 tahun terakhir semakin disoroti & menerima kritik berdasarkan poly pihak. Pertanyaan tentang, "apakah kebijakan-kebijakan yg dimuntahkan memihak pada publik?" sebagai satu hal yg dijawab ekonom senior Rizal Ramli. Menurut sosok yg kerap disapa RR ini, rezim Jokowi kini bekerja buat oligarki sampai orang-orang kaya yg bisa mengatur kebijakan & peraturan perundang-undangan yg menguntungkan mereka. Dia menjelaskan, menjadi model nyata berdasarkan kebijakan yg tidak berpihak pada masyarakat merupakan dinaikannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pada sisi yg lain, oligarki & pihak-pihak asing pajaknya diberi diskon. "Rezim ini bekerja buat oligarki, buat orang yg kaya, super kaya, mereka kaya berkali-kali lipat, lantaran mereka berhasil membeli, mengatur kebijakan," ujar RR pada siaran pribadi akun YouTube Dr Rizal Ramli dalam Rabu siang (20/10). Berbeda halnya istilah RR menggunakan zaman Presiden Soeharto. Kalangan usaha & taipan yg berpengaruh pada bidang ekonomi & usaha, ketika itu mereka nir sanggup mengatur kebijakan yg akan dimuntahkan pemerintah. Begitu jua, lanjut RR, pada zaman Presiden BJ Habibie & Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Para kalangan usaha juga taipan nir berani mengatur kebijakan. "Zamannya Mba Mega, Mba Mega kan orangnya mohon maaf ya, lebih enggak mau diatur lagi, lebih enggak sanggup taipan ngatur-ngatur dia. Zaman SBY jua sama," istilah RR. Akan tetapi, pada zaman Jokowi baru pertama kali RR melihat para oligarki sanggup mengatur arah kebijakan yg akan dimuntahkan pemerintah. "Misalnya pesan agar terdapat UU Mineral, agar yg punya konsensi batubara diperpanjang 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar. Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesan agar Omnibus Law terdapat, agar kesejahteraan buruh berkurang & lain-lainnya berkurang," terperinci RR. Jadi istilah mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, para taipan atau oligarki kini ini sanggup memesan & menyiapkan draf UU. Sedangkan Presiden & para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut. Para oligarki, orang kaya juga taipan istilah RR, nir bermain dalam level proyek pemerintah. Akan tetapi, bermain pada level kebijakan. "Yang main proyek itu orang usaha yg masih sedang mau naik kelas lah. Tapi, jika oligarki yg gede-gede, taipan yg gede-gede, mereka udah punya usaha macam-macam, mereka enggak perlu proyek lagi, mini itu proyek. Misalnya project segede-gedenya paling Rp lima triliun, untungnya 10 % berdasarkan project, kan cuma Rp 500 miliar," kata RR. "Tapi jika mereka berhasil memesan UU Mineral agar bisa pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak terdapat apa-apanya proyek. Proyek itu yg main pribumi biasanya, atau sahabat non pribumi yg masih naik kelas. Atau pesan UU agar dihapuskan royalti batubara," sambung RR. Sehingga masih istilah RR, laba berdasarkan mengatur kebijakan untuk para oligarki jauh lebih akbar manfaatnya dibanding mengerjakan proyek pemerintah. "Sementara masyarakat yg miskin makin anjlok ke bawah," pungkasnya.
