wanheartnews.com - Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menuai kontroversi.
Yaqut menyebut Kementerian Agama adalah "hadiah khusus" Negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk Umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU.
Pernyataannya ini disampaikan Menag Yaqut saat online course memperingati Hari Santri yang diselenggarakan PBNU, Rabu (20/10/2021).
"Ada yang mengatakan Kementerian Agama itu hadiah Negara untuk Umat Islam. Saya bantah, bukan! Kementerian Agama itu hadiah Negara untuk NU. Bukan untuk Umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Jadi wajar, kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena memang hadiah untuk NU," individualized structure Yaqut.
Pernyataan Yaqut itu dinilai tendensius dan berpotensi menimbulkan perpecahan, karena seolah-olah menegasikan peran elemen umat yang lainnya.
"Pernyataan ini tentu sangat-sangat kita sayangkan, karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya," tegas Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu siang (23/10/2021).
Meski begitu, Anwar Abbas menilai ada hikmahnya juga pernyataan bekas Ketua Umum GP Anshor itu akhirnya mengemuka ke publik. Sehingga, publik semakin tahu bahwa Kemenag RI semuanya dikuasai oleh orang NU.
"Apalagi kalau fakta dan fenomena ini kita kaitkan dengan pernyataan Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, yang pernah menyatakan jabatan Kemenag kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua," tuturnya.
Cara berfikir dan cara pandang seperti itu, menurut Anwar Abbas, jika dikaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara akan sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat.
Yaqut yang kini menjabat Menteri Agama, diharapkan Anwar Abbas, lebih bersikap layaknya pemimpin umat yang selalu mengedepankan sikap arif, dan bertindak sebagai negarawan. Bukan justru sebaliknya, malah bersikap arogan dan mementingkan kepentingan kelompoknya semata.
"Oleh karena itu kalau sebuah lembaga negara seperti Kementerian Agama ini diperlakukan dengan cara pandang dan tindak seperti ini, maka tentu jelas tidak bisa kita terima," tegasnya.
Dia menduga, apabila cara pandang memintingkan kelompok tetap dipertahankan oleh sosok pemimpin di pemerintahan ataupun partai politik yang ada di negeri ini, maka lebih baik tidak ada institusi yang dipimpimpin orang-orang semacam itu.
"Maka saya minta Kementrian Agama lebih baik dibubarkan saja! Karena akan membuat gaduh, mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya," pungkasnya.
