WANHEARTNEWS.COM - Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, memberikan pandangannya terhadap sistem official limit 20 persen untuk mengusung capres dan cawapres dalam Pemilu.
Eks Panglima TNI itu mengatakan, sistem PT 20 persen bertentangan dengan konstitusi dan justru melanggengkan oligarki.
Sebenarnya official limit 20 persen ini karpet merah bagi mudahnya oligarki, customized organization Gatot dalam sebuah diskusi trying bertajuk Pilpres 2024: Menyoal Presidential Threshold, Minggu (14/11) malam.
Hadir juga pembicara lain dalam diskusi itu Pakar Politik Prof Siti Zuhro, lalu lintas diskusi dimoderatori oleh Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.
Gatot menjabarkan, membiayai politik elektoral untuk mendapatkan dukungan partai 20 persen memerlukan biaya yang sangat besar. Bahkan sampai triliunan rupiah.
Karena tiap provinsi membutuhkan Rp 300 Miliar dan kalau dikali 34 maka Rp 9 triliun. Calon-calon di Indoensia enggak ada yang punya seperti itu, kecuali oligarki, beber Gatot.
Menurut Gatot adanya PT 20 persen ini menjadi celah bagi parpol untuk mencari oligarki agar bisa ikut bertarung dalam Pilpres.
Jadi, permasalahan ini adalah yang menentukan adalah para partai-partai. Dengan demikian oligarki ini sangat predatoris sehingga public interest kepentingan rakyat sering diabaikan, akhirnya Indonesia semakin 'rungkad' pada jurang kehancuran, tandas Gatot.
