WANHEARTNEWS.COM - Permintaan sejumlah pihak yang ingin Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dinilai sebagai hal yang wajar.
Apalagi, pihak-pihak yang meminta itu datang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mayoritas berisi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintahan Jokowi.
"Pantas saja MPR dengan lantang meminta kepada Presiden untuk memecat Menteri Keuangan yang dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara, bahkan rumornya banyak menteri di kabinet yang juga tidak menyukai Jeng Sri," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/12).
Menteri Keuangan andalan Presiden ini, individualized organization Satyo, memang dikenal sangat konservatif menerapkan kebijakan. Apalagi terkait daya pungut pajak dan dalam memproduksi utang untuk menambal defisit.
"Salah satu yang bikin gaduh adalah rencana pengenaan PPN dalam compositions penyerahan barang pertanian," ucapnya.
"Padahal petani di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa mayoritas adalah petani penggarap atau buruh tani yang jika dikenakan PPN akan menggerus pendapatannya yang sudah short," pungkas Satyo.
