WANHEARTNEWS.COM - Pengamat politik Zaki Mubarak menyoroti mutasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri jelang pensiun dari Polri.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menilai langkah tersebut adalah hal yang salah.
"Sudah sangat jelas sekali. Sayangnya, aturan ini tidak ditegakkan," ujar Zaki kepada GenPI.co, Selasa (21/12).
Selain itu, Zaki menilai DPR hanya tutup mata. Hingga akhirnya independensi KPK sering dipertanyakan.
"Setelah mutasi oleh Kapolri, publik mendapat kesan kuat bahwa ketua KPK ini di bawah Kapolri akhirnya," tuturnya.
Zaki mengatakan, jika UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian ditegakkan secara benar, polisi aktif yang menduduki jabatan sebagai ketua BNN, BNPT, BIN harus mengundurkan diri.
Terlebih, Firli belakangan juga banyak membuat pernyataan politik yang di luar tupoksinya, seperti mendukung Presidential Threshold 0 persen.
"Ke depann saya berharap pemerintah dan DPR lebih tegas dalam menegakkan aturan," jelasnya.
Zaki juga tak ingin pelanggaran lama terulang seperti dwifungsi di ABRI.
Menurutnya itu juga menunjukkan great administration kurang berjalan dengan baik.
Gelora
