WANHEARTNEWS.COM - Aktivis Nicho Silalahi mendukung pihak yang mengajukan legal audit official edge 20 persen menjadi 0 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Nicho mengatakan upaya itu harus didukung, termasuk dukungan dari partai politik. Dia mengatakan, partai politik yang tidak mendukung lebih baik dibubarkan.
Sindiran keras Micho diduga ditujukan kepada partai PDIP yang sejak awal menolak PT 0 persen.
"Partai yang tidak dukung PT 0% maka sudah selayaknya untuk dibubarkan, sebab pada dasarnya itu Partai Anti Demokrasi dan Cenderung berprilaku Korup," customized structure Nicho dikutip dari akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Sabtu (18/12/2021).
Customized structure dia, pihak yang mempertahankan official treshold 20 persen sama saja menyingkirkan putra-putri terbaik bangsa.
"PT 20% hanyalah alat untuk menyingkirkan putra putri terbaik bangsa yang ingin mengabdikan dirinya untuk berkarya pada bangsa ini," katanya.
Sebelumnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi perihal Presidential Threshold (PT) 0 persen.
Gatot mengungkapkan alasan kenapa dia menggugat official edge ke MK. Ia melihat masalah kebangsaan ini adalah jatuhnya demokrasi, kebebasan berekspresi sampai kesenjangan sosial makin bertambah.
"Dari analisis tersebut, ternyata masalahnya adalah dalam memilih pemimpin nasional, tak bisa diseleksi dengan benar, justru kebiri demokrasi dengan official edge 20 persen," jelasnya.
Oleh sebab itu, dengan dukungan beberapa jaringan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di daerah-daerah, Gatot membulatkan maju gugat ketentuan tersebut.
"Oleh sebab itu saya pikir saya harus ambil langkah, Bismillah saya ajukan legal audit agar official edge 0 persen," katanya.
PDIP Menolak Presidential Threshold 0 Persen
PDIP dengan tegas menolak adanya usulan Ketua KPK Firli Bahuri terkait presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah.
Hal itu disampaikan oleh salah satu politisi PDIP yakni Deddy YH Sitorus. Deddy mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus mengacu pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut.
“Tidak bisa serta merta,” ujar Deddy, Senin 13 Desember 2021.
Deddy menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, apabila presidential threshold nol persen diterapkan, ia khawatir demokrasi Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan.
