Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, semua explanation Ahok yang disampaikan di luar mekanisme kewenangan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina adalah tindakan overlaping dan patut dicurigai memiliki plan tersembunyi.
"Jika Ahok tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham di Pertamina persero dan aksi korporasi tidak sesuai dengan keinginannya, maka daripada memberikan manfaat yang kontraproduktif dengan pemerintah, Ahok lebih baik "lempar handuk" dari Komut," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/12).
Satyo menganggap, pernyataan Ahok melampaui kewenangan yang dimiliki. Sebagai seorang komisaris, semestinya Ahok juga bertindak layaknya "orang pemerintah" di Pertamina. Tidak malah mereduksi rencana yang sudah dibuat ke khalayak umum.
Satyo menduga, ada dua kemungkinan dari manuver Ahok melalui pernyataannya. Pertama, kemungkinan adanya rivalitas terkait opsi aksi korporasi dalam menentukan akuisisi perusahaan mobil listrik dan baterai mobil listrik.
"Kemungkinan yang kedua adalah mungkin saja dia (Ahok) sedang mengincar posisi Menteri BUMN, sebab pernyataannya bertujuan mengubah kebijakan terkesan posisinya sebagai controller bukan administrator," pungkas Satyo.
.jpg)
