WANHEARTNEWS.COM -Alasan menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Premium dan Pertalite secara bertahap pada tahun depan dipertanyakan.
Apalagi jika alasan menghapus bahan bakar dengan oktan yang rendah itu disebut untuk melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya dampak buruk dari global warming.
Rektor Universitas Paramadina Profesof Didik J. Rachbini bertanya-tanya. Sebab, Pertamax juga merupakan bahan bakar yang jadi penyumbang polusi udara.
"Emang Pertamax ramah lingkungan? Saya kira dua-duanya itu tidak ramah lingkungan. Karena, non-renewable kan. Dan itu dari tambang ya, yang tidak renewable,” tegas Didik saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/12).
Ekonom senior dari Indef ini mengatakan, sebetulnya pemerintah tidak perlu mempermasalahkan adanya Premium dan Pertalite, melainkan harus berkaca pada negara-negara maju yang saat ini telah menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Di mana masyarakat perlahan mulai meninggalkan bahan bakar konvensional dan beralih ke energi terbarukan.
“Secara perlahan itu ikutin lah negara-negara maju kayak di Belanda. Taksi itu dalam beberapa waktu ke depan dihilangkan menjadi electric car,” sambungnya
Didik mengingatkan bahwa Indonesia kaya akan nikel. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengandalkan dan memanfaatkan hal tersebut agar dapat menciptakan baterai buatan Indonesia. Kemudian baterei bisa dijual ke negara-negara lain yang mayoritas menggunakan listrik untuk kendaraan.
“Jangan buang semau-maunya ke China itu, nanti kayak tambang di Freeport. Itu harus diproses di sini, sampai kita megang kendali di nikel itu, ganti ke baterai,” ucapnya.
Menurutnya, penghapusan Premium dan Pertalite akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa para penguasa di bahan bakar Pertamax yang memanfaatkan momen tersebut untuk meraih keuntungan.
“Itu malah nanti antara pengusaha yang mendistribusikan Pertamax dengan Pertalite itu berkelahi, oh ini gengnya Pertamax nih yang melakukan. Itu juga harus curiga jangan-jangan Pertamax melobi ke Pertalite dihilangkan supaya lebih banyak hasilnya,” tutupnya. (RMOL)
Apalagi jika alasan menghapus bahan bakar dengan oktan yang rendah itu disebut untuk melindungi lingkungan dan mencegah terjadinya dampak buruk dari global warming.
Rektor Universitas Paramadina Profesof Didik J. Rachbini bertanya-tanya. Sebab, Pertamax juga merupakan bahan bakar yang jadi penyumbang polusi udara.
"Emang Pertamax ramah lingkungan? Saya kira dua-duanya itu tidak ramah lingkungan. Karena, non-renewable kan. Dan itu dari tambang ya, yang tidak renewable,” tegas Didik saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/12).
Ekonom senior dari Indef ini mengatakan, sebetulnya pemerintah tidak perlu mempermasalahkan adanya Premium dan Pertalite, melainkan harus berkaca pada negara-negara maju yang saat ini telah menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Di mana masyarakat perlahan mulai meninggalkan bahan bakar konvensional dan beralih ke energi terbarukan.
“Secara perlahan itu ikutin lah negara-negara maju kayak di Belanda. Taksi itu dalam beberapa waktu ke depan dihilangkan menjadi electric car,” sambungnya
Didik mengingatkan bahwa Indonesia kaya akan nikel. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengandalkan dan memanfaatkan hal tersebut agar dapat menciptakan baterai buatan Indonesia. Kemudian baterei bisa dijual ke negara-negara lain yang mayoritas menggunakan listrik untuk kendaraan.
“Jangan buang semau-maunya ke China itu, nanti kayak tambang di Freeport. Itu harus diproses di sini, sampai kita megang kendali di nikel itu, ganti ke baterai,” ucapnya.
Menurutnya, penghapusan Premium dan Pertalite akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa para penguasa di bahan bakar Pertamax yang memanfaatkan momen tersebut untuk meraih keuntungan.
“Itu malah nanti antara pengusaha yang mendistribusikan Pertamax dengan Pertalite itu berkelahi, oh ini gengnya Pertamax nih yang melakukan. Itu juga harus curiga jangan-jangan Pertamax melobi ke Pertalite dihilangkan supaya lebih banyak hasilnya,” tutupnya. (RMOL)
