WANHEARTNEWS.COM - Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta turut menyoroti wacana untuk normalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Menurutnya, memang tawaran normalisasi ini disebutnya menggiurkan, namun Indonesia tetap diminta konsisten jalankan amanat konstitusi bela Palestina.
"Tentu godaan normalisasi dengan Israel ini luar biasa. Sejak zaman Presiden Donald Trump tawaran turut serta dalam Kesepakatan Abraham banyak negara telah beralih sikap. Namun, kita harus ingat bahwa urusan normalisasi dengan Israel ini lebih dari urusan ekonomi tapi urusan hutang sejarah, amanat konstitusi dan pesan Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno," kata Sukamta kepada wartawan, Sabtu (25/12/2021).
Sukamta menjelaskan bahwa dukungan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia sendiri, kata dia, punya hutang sejarah, Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini.
"Terakhir, Bung Karno berpesan bahwa 'Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel'," tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam FPKS DPR RI mengingatkan kembali bahwa beragam alasan mendasar itulah yang harus terus bangsa Indonesia ingat dan berusaha perjuangkan demi kemerdekaan Palestina.
Di sisi lain, Sukamta mendukung terhadap Pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung pembebasan Palestina dari penjajahan Israel.
"Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasana hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka dan harapan kami agar Pemerintah RI tidak akan membangun hubungan diplomatik apapun dengan Israel dalam pertemuan dengan Menlu AS, Anthony Blinken," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, dikabarkan mengangkat wacana normalisasi hubungan Israel dan Indonesia saat mengunjungi Jakarta pada 13-14 Desember lalu, demikian menurut laporan media-media massa Israel.
Saat dimintai konfirmasi atas kabar tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, hanya menyebut bahwa "isu Israel" disinggung dalam pertemuan antara Blinken dengan Menlu RI, Retno Marsudi, di Jakarta pekan lalu.
"Isu Israel muncul disampaikan oleh Menlu Blinken pada pertemuan dengan Menlu RI saat kunjungan ke Jakarta," ujar Faizasyah lewat pesan tertulis kepada BBC News Indonesia Jumat (24/12).
Faizasyah juga menambahkan bahwa dalam pertemuan itu Menlu RI, "sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan."
Isu normalisasi Israel-Indonesia yang disinggung Binken itu dikabarkan media-media Israel Kamis (23/12) dengan bersumber dari kalangan pejabat negara mereka. Namun para pejabat Israel menekankan bahwa tidak ada langkah seperti itu dalam waktu dekat. [suara]
"Tentu godaan normalisasi dengan Israel ini luar biasa. Sejak zaman Presiden Donald Trump tawaran turut serta dalam Kesepakatan Abraham banyak negara telah beralih sikap. Namun, kita harus ingat bahwa urusan normalisasi dengan Israel ini lebih dari urusan ekonomi tapi urusan hutang sejarah, amanat konstitusi dan pesan Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno," kata Sukamta kepada wartawan, Sabtu (25/12/2021).
Sukamta menjelaskan bahwa dukungan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia sendiri, kata dia, punya hutang sejarah, Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini.
"Terakhir, Bung Karno berpesan bahwa 'Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel'," tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam FPKS DPR RI mengingatkan kembali bahwa beragam alasan mendasar itulah yang harus terus bangsa Indonesia ingat dan berusaha perjuangkan demi kemerdekaan Palestina.
Di sisi lain, Sukamta mendukung terhadap Pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung pembebasan Palestina dari penjajahan Israel.
"Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasana hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka dan harapan kami agar Pemerintah RI tidak akan membangun hubungan diplomatik apapun dengan Israel dalam pertemuan dengan Menlu AS, Anthony Blinken," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, dikabarkan mengangkat wacana normalisasi hubungan Israel dan Indonesia saat mengunjungi Jakarta pada 13-14 Desember lalu, demikian menurut laporan media-media massa Israel.
Saat dimintai konfirmasi atas kabar tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, hanya menyebut bahwa "isu Israel" disinggung dalam pertemuan antara Blinken dengan Menlu RI, Retno Marsudi, di Jakarta pekan lalu.
"Isu Israel muncul disampaikan oleh Menlu Blinken pada pertemuan dengan Menlu RI saat kunjungan ke Jakarta," ujar Faizasyah lewat pesan tertulis kepada BBC News Indonesia Jumat (24/12).
Faizasyah juga menambahkan bahwa dalam pertemuan itu Menlu RI, "sampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan."
Isu normalisasi Israel-Indonesia yang disinggung Binken itu dikabarkan media-media Israel Kamis (23/12) dengan bersumber dari kalangan pejabat negara mereka. Namun para pejabat Israel menekankan bahwa tidak ada langkah seperti itu dalam waktu dekat. [suara]
