WANHEARTNEWS.COM - Belum lama ini, sebuah unggahan video viral di media sosial memperlihatkan Ustadz Haikal Hassan diusir warga di Malang.
Dalam video yang yang beredar, tampak sejumlah massa menolak kehadiran seorang pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut untuk mengisi ceramah.
Terkait hal itu, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti peristiwa Haikal Hassan yang diusir warga melalui kanal Youtobe miliknya berjudul ‘BABE HAIK4l DIUS1R DI MALANG’.
“Kok Bisa begitu. Ada orang ditolak karena berbeda orientasi politik. Padahal agamanya sama. Haduh, Allahu Akbar,” ucapnya.
Lanjut “Sukses ya pembelahan di masyarakat ini ya. Sukses besar ya. Proyek pembelahan di masyarakat,” lanjut dia lagi.
Disebutkan, dai yang dibilang provokator oleh kelompok lainnya itu memiliki pendukung yang banyak.
“Jadi kita kenapa tidak bisa sesama warga negera itu hidup rukun dan damai. berbeda haluan politik, berbeda pendapat ya ga masalah,” ujarnya.
“Kalau misalnya mereka melanggar hukum, maka tangan negara yang akan menghukum mereka. Bukan tangan sesama kelompok masyarakat,” katanya.
“Nah ini prinsip bernegara,” kata Refly. Dilansir dari Galamedia. Selasa, 25 Januari 2022.
Demikian juga sebalikya, lanjut dia, kelompok ini tak boleh dikriminalkan oleh kelonpok sebelahnya.
Ia mengatakan, karena mereka sesama warga negara yang tidak memiliki legitimasi melakukan penilaian sesuatu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum.
“Kalau ada indikasi, laporkan. Kalau tak ada, jangan dibuat-buat. Jangan main hakim sendiri. Seperti penolakan itu,” ujarnya.
Sehubunga hal itu, ia meminta agar pemerintah turun tangan dalam mengatasi permasalahan bangsa ini.
“Seharusnya pemegang kekuasaan paham. Jangan membiarkan pembelahan dalam masyarakat bertengkar secara horisontal,” kata dia.
Refly mengatakan, meski begitu Babe Haikal sendiri menganggap masalah ini terlalu dibesar-besarkan.
Disebutkan, Babe Haikal memperlihatkan bukti foto pertemuan sudah dilakukan, dan tak ada masalah.
“Tak ada masalah. Bahkan saya sendiri tak setuju dengan pernyataan kembali ke UUD 1945 karena itu melahiran dua penguasa otoriter yakni Rezim Soekarno dan Soeharto,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai, hal tersebut hanyalah sebuah pemikiran dan jikapun berbeda tidak masalah.
“Jadi jangan sampai masyarakat bertindak sebagai polisi masyarakat lainnya,” kata Refly.
“Justru dulu FPI dikritik karena ini kan seperti bertindak sebagai polisi. Nah kelompok yang tidak setuju jangan juga bertindak sebagai polisi kelompok yang lainnya,” ucapnya. [terkini]
