WANHEARTNEWS.COM - Usul penundaan pemilihan presiden (Pilpres) dari pengusaha, yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, terus menuai kecaman publik.
Salah satunya disampaikan pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
Menurut Adi, pernyataan Bahlil masih nanggung jika ingin negara diatur oleh pengusaha.
"Sekalian saja bikin aturan presiden dan menteri seumur hidup. Tak usah malu-malu kekuasaan itu nikmat," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/1).
Di samping itu, Adi melihat Bahlil sama sekali bukan pejabat yang mengurusi persoalan politik kepemiluan. Sehingga agak aneh ia menyampaikan usul dari pengusaha terkait jadwal Pilpres.
Adapun periodesasi pelaksanaan Pilpres setiap lima tahun sekali, yang jatuh pada 2024 mendatang, merupakan amanat konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
Maka dari itu, Adi menilai usul yang tiba-tiba muncul dari para pengusaha malah menggambarkan keadaan politik di Indonesia saat ini.
"Suka-suka pengusaha saja negara ini mau dibawa ke mana, kita yang rakyat biasa tak bisa berbuat apa-apa," katanya.
"Rakyat bisa apa sekarang kalau pengusaha sudah berkehendak. Sudah banyak protes kebijakan apapun tapi tak pernah didengar," tandas Adi. [rmol]
