WANHEARTNEWS.COM - Pemerintah semakin serius untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Anggarannya terungkap mayoritas akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dilihat dari situs resmi IKN, Senin (17/1/2022), pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.
Padahal sebelumnya pemerintah menekankan bahwa anggaran pindah ibu kota negara akan seminim mungkin menggunakan APBN karena lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya.
Hal itu pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, 6 Mei 2019.
"Artinya anggaran kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," ujar Jokowi.
Jokowi menekankan pembangunan ibu kota negara bukan semata-mata mendirikan bangunan baru.
Dia ingin magnet pembangunan di Indonesia tak hanya terpusat di Jawa saja, sehingga pemindahan ke tengah-tengah wilayah di Indonesia bisa membawa magnet pembangunan merata ke wilayah lainnya.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," tutur Jokowi dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR, Jumat (16/8/2019).
Janji Tak Bebani APBN
Pembangunan ibu kota baru yang katanya tidak akan membebankan APBN juga pernah dikatakan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi yang kala itu dijabat Ahmad Erani Yustika.
Dia bilang, pembiayaannya akan banyak bersumber dari BUMN maupun swasta.
"Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN. Terbatas sekali," katanya dalam acara diskusi perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Selain itu, Erani menjelaskan bahwa penggunaan APBN nantinya tak digunakan secara langsung.
Maksudnya seluruh pembiayaan ibu kota baru dari beberapa persen APBN akan dicicil.
"Arahan dari Presiden akan sedikit sekali pakal APBN karena APBN nantinya akan diambil dari anggaran multiyear," ujar dia. [detik]
