WANHEARTNEWS.COM - Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD kepada media belakangan ini menuai polemik.
Pertama terkait dengan informasi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang meminta setoran sebesar Rp40 miliar kepada dirjennya. Pernyataan Mahfud itu membuat gaduh karena ia tidak membeberkan identitas menteri yang dimaksud.
Ditengah kabar tersebut yang masih teka-teki, Mahfud kembali melontarkan pernyataan kepada publik mengenai potensi kerugian negara sebesar Rp1 triliun terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit di Kementerian Pertahanan pada era Ryamizard Ryaccudu.
Menanggapi hal itu, Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar menilai bahwa selaku Menkopolhukam semestinya Mahfud MD paham betul cara berkomunikasi dengan massa. Mana pernyataan yang akan menambah kegaduhan dan berpotensi menimbulkan konflik.
"Seharusnya hal-hal terkait ini dapat diperjelas dan diklarifikasi kepada semua pihak sebelum mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. Baru kemudian bisa disampaikan ke publik. Dan bagaimana cara menyampaikan kepada publik pun harus dengan cara yang bijak jika itu menyangkut nama baik seseorang," jelas Eka Gumilar kepada redaksi gelora.co, Sabtu (15/1/2022).
Menurut Eka, publik awam tidak memahami sehingga korupsi selalu diidentikkan dengan pencurian uang negara. Padahal kata Eka, yang terjadi di Kemenhan adalah kebijakan yang melibatkan beberapa kementerian, bahkan bisa jadi sampai ke meja presiden. "Kejadiannya kalau mulai dari 2015 kenapa baru diungkap sekarang?," herannya.
Eka juga mengkritisi Mahfud MD melalui akun twitternya,
"Pak @mohmahfudmd, kalau mau dapet perhatian publik, apalagi pansos jangan tanggung, ungkap tuntas juga BLBI yang sebabkan kerugian negara trilliunan, dan negara harus bayar bunga setiap tahun. Jangan lupa, usut juga penjualan Indosat Monggo," cuitnya dikutip pada Sabtu (15/1/2022).
"Apa yang dilakukan Mahfud ini keji, hanya karena libido carmuknya yang tinggi, gampang nyanyi tanpa klarifikasi.
Korbankan nama besar keluargag Ryaccudu yang dikenal terdepan menjaga bangsa ini, dibiarkan tercoreng begitu saja," ungkapnya di cuitan lain.
Terkait dengan satelit, Eka lalu mempertanyakan bagaimana nasib Indosat yang sudah dijual dan dijanjikan akan di-buyback. "Sampai sekarang pun tidak jelas", cetusnya.
"Jadi kalau semangatnya mau melakukan penegakan hukum secara transparan, jangan pandang bulu. Semua persoalan-persoalan baik yang saat ini terjadi ataupun yang sebelum-sebelumnya diungkap semuanya ke permukaan," lanjut Eka.
Selaku Ketua Rekat, Eka menyayangkan sikap Mahfud yang tidak bijak melontarkan pernyataan kepada publik karena dugaan korupsi yang disampaikan itu tidak dijelaskan secara rinci sehingga bisa menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
"Saya mengenal betul dan meyakini bahwa Bapak Ryamizard selaku pembina Rekat Indonesia Raya, beliau orang yang sangat berhati-hati, lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadinya. Beliau dari keluarga pejuang, keluarga prajurit yang mengabdikan diri puluhan tahun di medan juang. Dari mulai ayahnya, kemudian beliau dan putranya juga semuanya adalah prajurit, tidak mudah terkesima oleh jabatan apalagi uang," tegas Eka.
"Jika hanya kebijakan yang berlarut pelajarilah kebijakan itu dimana salahnya, dan di meja siapa, melibatkan siapa saja sehingga berlarut yang menimbulkan potensi krugian", tutupnya. (*)
