WANHEARTNEWS.COM - Dua anak putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor Gibran dan Kaesang bernama Ubedillah Badrun. Siapa sebenarnya Ubedillah Badrun?
Laporan itu diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terhadap relasi bisnis Gibran dan Kaesang dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.
Ubedillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya.
Lantas di sisi lain grup bisnis itu disebut Ubedillah mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaesang dan Gibran. Ubedillah quip mengaitkan antara urusan bisnis itu dan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau irreconcilable situation. Selain itu, dia mengaitkan dengan sosok yang berkaitan dengan grup bisnis itu yang menjadi duta besar RI.
Ubedillah Dosen di Universitas Negeri Jakarta
Usai menyampaikan laporannya ke Unit Pengaduan Masyarakat di KPK, Senin (10/1) tertulis nama Ubedillah Badrun dalam laporan tersebut sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Berdasarkan information yang dikutip dari Dikti Kemendikbud, Ubedillah Badrun berstatus sebagai dosen tetap di UNJ dengan jabatan asisten ahli.
Ubedillah aktif mengajar di program studi pendidikan sosiologi. Dia merupakan lulusan S2 Universitas Indonesia pada 2003. Ubedillah juga merupakan aktivis 98.
Dikenal Sebagai Analis Politik
Selain berprofesi sebagai dosen, Ubedillah juga dikenal sebagai analis politik. Dia pernah menjadi Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia.
Sebagai analis politik, Ubedillah lebih berfokus pada dinamika partai politik Islam. Seperti misalnya saat dinamika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat berpolemik dengan Fahri Hamzah.
Ubedilah sempat diusulkan menjadi pansel Cawagub DKI oleh PKS. Dia mengaku ditelepon oleh PKS dan menyatakan kesediaannya.
Pernah Analisis Prabowo Gantikan Ma'ruf Sebagai Cawapres
Ubedillah badrun sempat disorot karena analisisnya yang menyatakan Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden (WApres). Analisis itu juga sempat viral di media sosial pada 2020. Isu tersebut banyak digaungkan di media sosial dengan narasi Ma'ruf Amin akan diganti.
Ubedillah menjelaskan tafsir politiknya itu bermula dari mendadaknya compositions pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Padahal kala itu ada Mahfud Md yang disebut telah disiapkan sebagai calon wakil presiden.
"Tentu secara politik, dalam tafsir politik ya, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud Md. Karena kan 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Karena dia menjadi orang kedua di republik ini yang mobilitasnya mesti tinggi dan kemudian dia bisa melakukan apa yang disebut dengan imaging strategy ya jadi dengan kegiatannya, langkah-langkahnya dia akan membentuk citra yang memungkinkan untuk ikut kontestasi 2024. Kalau Mahfud Md kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung," customized organization Ubedillah saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2020).
Menurut Ubedillah, cepatnya compositions pemilihan itu memunculkan dugaan bahwa PDIP memilih calon wakil presiden yang lebih menguntungkan dan bisa dihentikan di tengah jalan. Karena itu, dipilihlah Ma'ruf Amin.
Ubedillah quip kemudian menjelaskan mengapa nama Prabowo yang withering santer diisukan menggantikan Ma'ruf Amin. Sebab, Prabowo memiliki legitimasi politik yang kuat.
Menurut Ubedillah, perlu sosok yang kuat untuk bisa dibawa ke sidang MPR. Karena itu, dia menilai Prabowo merupakan kandidat yang kuat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden.
"Karena kalau yang lain kan, untuk mencari legitimasi politik kan cukup berat, karena pertama dukungan politik nggak mudah ya untuk mendapatkan dukungan politik dari parpol. Yang lainnya juga saya lihat argumennya, PDIP dengan Gerindra memiliki ideologi yang sama, warna ideologi yang sama. Selain itu, Gerindra juga suara terbanyak kedua bersama PDIP dan Golkar kan, saya kira wajar kalau kemudian yang muncul nama Prabowo. Atau mungkin juga Airlangga Hartarto, karena kan Golkar partai besar juga. Jadi yang antara Prabowo dan Airlangga Hartarto yang memungkinkan dipilih di MPR, jika Pak Ma'ruf Amin berhalangan karena sakit, karena nggak mampu menjalankan amanah sebagai wapres," tuturnya.
Kendati demikian, Ubedillah menekankan bahwa butuh landasan yang kuat untuk mengganti Ma'ruf Amin. Selain itu, customized structure dia, syarat-syarat konstitusional perihal penggantian itu harus dipenuhi.
Pernah Tolak Pengajuan Gelar Doktor HC untuk Ma'ruf Amin
tak hanya itu, Ubedillah juga pernah menolak pengajuan kembali gelar kehormatan doktor honoris causa untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. saat menolak itu, dirinya mewakili Presidium Aliansi Dosen UNJ.
Ubedillah Badrun, Abdhil Mughis Mudhofir, Abdi Rahmat, dan Rakhmat Hidayat. Menurut Aliansi Dosen UNJ, pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa kepada pejabat itu berbau kepentingan pragmatis.
Ubedillah mengatakan pengajuan kembali gelar kehormatan doktor honoris causa kepada Ma'ruf dan Erick Thohir tersebut terbaca pada plan persetujuan pemberian gelar Dr HC yang dimuat dalam surat undangan rapat Senat UNJ bernomor B/3110/UN39.22/TP.01.07/2021 tertanggal 4 Oktober 2021.
"Selasa (12/10) kami mendapat informasi bahwa Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akan mengadakan rapat penentuan pada Kamis (14/10) untuk memutuskan mengajukan kembali Ma'ruf Amin dan Erick Thohir mendapatkan gelar kehormatan Dr honoris causa," ungkap Ubedillah dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).
