WANHEARTNEWS.COM - Rapat bersama DPRD DKI Jakarta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI 2022, Kamis (13/1), sempat diskorsing 30 menit.
Pimpinan Banggar sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, beralasan karena Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, belum menyiapkan jawaban atas pertanyaan Ketua DPRD mengenai gaji dan tunjangan Gubernur.
"Kami tunggu jawabannya. Saya skors setengah jam," kata Prasetio, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.
Sebelumnya, Prasetio geram dengan isu soal kenaikan gaji anggota DPRD tahun 2022. Apalagi belakangan ini isu soal naiknya pendapatan legislator Kebon Sirih itu sedang santer diberitakan di media.
Prasetio menyampaikan kekesalannya dalam rapat Badan Anggaran bersama TAPD yang membahas soal hasil evaluasi Kemendagri tentang APBD 2022.
Politikus PDI Perjuangan itu pun tidak terima karena kenaikan pendapatan DPRD yang dipermasalahkan. Padahal, menurutnya, tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan jauh lebih besar lagi.
Prasetio pun meminta Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua TAPD menjelaskan soal gaji dan tunjangan Anies serta Wakilnya, Ahmad Riza Patria.
"Tolong pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," tegas Prasetio.(RMOL)
