WANHEARTNEWS.COM - Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dinilai sebagian kalangan tidak bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kebijakan tersebut berorientasi dianggap lebih pro pada oligarki.
Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang dalam kicauan di akun Twitter pribadinya mengurai sejumlah ciri dari rezim yang berpihak pada oligarki.
“Pertama, tidak bisa mengendalikan harga bahan pokok,” ujarnya, Sabtu malam (22/1).
Adapun saat ini, harga minyak goreng melambung tinggi. Pemerintah bahkan harus memberikan subsidi untuk bisa menyediakan minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter.
“Kedua UU yang menguntungkan pemodal diputuskan dalam waktu yang singkat,” sambungnya.
Sementara ciri yang ketiga dan keempat berhubungan dengan pemindahan ibukota baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Pilkada. Di mana RUU IKN sudah disahkan menjadi UU. Sedangkan untuk pilkada akan digelar pada tahun 2024, padahal sejumlah kepala daerah akan habis masa amanahnya pada 2022 dan 2023.
“Ketiga IKN dikebut atau dipercepat. Empat, Pilkada dimundurin. Mungkin ada yang mau nambahin?” tutupnya. [rmol]
