WANHEARTNEWS.COM - Ketimbang usul menunda Pemilu 2024, ketua umum partai yang tidak masuk dalam bursa capres disarankan ikut berjuang bersama sejumlah elemen masyarakat menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (preshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai langkah itu lebih baik daripada sibuk melemparkan wacana ke ruang publik soal penambahan masa jabatan Presiden. Sebab, wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Daripada giring wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang inkonstitusional, lebih baik ketum parpol yang tidak laku di survei-survei nasional ikut berjuang ke MK hapus presidential threshold 20 persen di Pilpres 2024," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (24/2).
Syahrial turut mengomentari wacana penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Menurutnya, usul itu terkesan mengada-ada dan absurd.
Bagaimana tidak, Cak Imin berdalih usulannya itu berdasarkan survei, sedangkan konstitusi yang mengatur soal pembatasan masa jabatan presiden justru ditabrak.
"Tidak perlu melacurkan diri dengan menabrak konstitusi dengan dalih hasil survei," pungkasnya. []
Sumber: rmol
