Lubang itu dihasilkan dari total 25 konsesi perusahaan tambang.
Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan jumlah itu merupakan data terbaru yang dihimpun oleh pihaknya setelah pemerintah memperluas kawasan IKN.
Pada perhitungan awal, tahun 2019, pihaknya mencatat ada 94 lubang tambang di lahan seluas 180 ribu hektare.
"Temuan kami jumlah itu mengalami pertambahan karena luasan kawasannya yang sudah sekitar 60 persen dari luasan awal. Kita dapati 149 lubang tambang di 2022," kata Rupang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/2/2022).
Rupang menjelaskan, ratusan lubang tambang itu berada di ring dua dan ring tiga yang merupakan kawasan perluasan dan penyangga. Dari 149 lubang tambang itu, sebanyak 92 di antaranya berada dalam konsesi.
"149 itu, 92 di antaranya di dalam konsesi tambang (dapat izin). sisanya di luar konsesi," ucap dia.
Pemindahan IKN Langkah Gegabah
Dengan adanya ratusan lubang tambang itu, Rupang menilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang gegabah. Apalagi, pemindahan itu dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian lingkungan yang jelas.
Ia menyebut, pemerintah seharusnya memulihkan lahan yang didapati lubang tambang, bukan mempercepat pemindahan. Pasalnya, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki lubang tambang itu memakan waktu yang lama.
"Lama. Selain lama juga ada enggak materialnya? Misalnya contoh, kalau untuk menumbuhkan pohon ya kita bisa tahu lah misalnya ulin. Ulin itu daya tumbuhnya lambat. Dalam rentang 10 tahun tingginya belum sampai 5 meter," kata dia.
"Tanaman khas lokal terancam sejak ada penambangan itu. Itu baru vegetasi ya. Vegetasi butuh waktu 15-20 tahun, di luar seperti ulin. Ulin butuh waktu yang lebih lama lagi. Itu baru vegetasi, belum yang lain," imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh mengkritik mega proyek pemindahan IKN. Salah satunya, Ekonom Faisal Basri. Ia menilai ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ibarat 'surga' yang dikelilingi 'neraka'.
Faisal mengatakan pengibaratan itu ia buat karena lokasi ibu kota baru dikelilingi oleh berbagai tambang migas batu bara, gas, kilang minyak. Ibu kota baru juga dikelilingi kebun sawit.
Ia menyebut tidak ada ibu kota di dunia yang dikelilingi industri ekstraktif yang bahkan usahanya dimiliki oleh oligarki. Tidak hanya itu, ia mengatakan pembangunan tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang ingin membangun green city dan smart city untuk ibu kota baru.
"Ini unik, dia (pemerintah) bikin green city, smart city, tapi di sekelilingnya lain sama sekali. Jadi surga yang dikelilingi oleh neraka. Lama-lama surganya bisa panas juga," ujarnya
Menjawab kritik itu, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengklaim pemerintah membangun Nusantara sebagai kota berkelanjutan. Dia menyebut IKN Nusantara akan mengusung platform nol emisi karbon, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan habitat berkelanjutan.
"Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu bersama-sama mewujudkan pembangunan IKN yang sekaligus akan menjadi jawaban atas prasangka terhadap Indonesia yang dinilai tidak peduli lingkungan," kata Sidik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/2).
[CNN]
