WANHEARTNEWS.COM - Gejolak yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo terjadi karena kebijakan pemerintah tidak melibatkan partisipasi publik.
Menurut aktivis kemanusiaan Natalius Pigai, aksi protes hingga berujung penangkapan oleh aparat hukum harusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah menjalankan pembangunan Bendungan Bener, yang salah satunya adalah penambangan quarry (batu andesit) mendengar suara rakyat.
"Riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak, dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan, dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif," kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).
Dalam konteks HAM dan Pembangunan atau human right and development, kata dia, aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.
Keterlibatan aparat kepolisian dalam mengamankan masyarakat pun dinilai hanya menjalankan perintah negara, dalam hal ini negara.
"Pembangunan berbasis HAM (right based development) pihak yang terkait langsung (subjek) adalah negara, dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah. Maka, aparat kepolisian hanya sebagai alat negara," lanjut mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Kepolisian, kata dia, hanya melaksanakan tugas di lapangan, di mana permintaan pengamanan datang langsung dari pemerintah.
"Bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa pemerintah sehingga agak terganggu seperti saat ini. Karena itu rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah," tandasnya.
Sumber: rmol
