WANHEARTNEWS.COM - Hubungan Indonesia dan Australia pada 2013 sempat tegang setelah laporan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan mengungkap aktivitas intelijen Negeri Kanguru yang menyadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono.
Menurut laporan yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, saat itu intelijen Australia juga menyadap ponsel Wakil Presiden Boediono, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, kedua Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menko Polkam Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil.
Akibat hal itu, SBY memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, serta menghentikan kerja sama di bidang militer maupun ekonomi.
Sikap intelijen Australia yang selalu mengintip kegiatan militer dan diplomatik Indonesia ternyata sudah berjalan cukup lama.
Intelijen Australia mengumpulkan informasi tentang Indonesia melalui Direktorat Sinyal Pertahanan (DSD = Defence Signals Directorate).
Ahli pertahanan Australia, Desmond Ball, dalam wawancara dengan televisi setempat pada 22 November 1991 mengatakan Australia juga mempraktikkan hal serupa terhadap Malaysia, Filipina dan Papua Nugini (PNG).
Bahkan, menurut Ball, Australia mengetahui dengan cepat peristiwa yang terjadi di Dili (sekarang di Timor Leste).
"Para pejabat senior DSD mengklaim mereka mengetahui lebih dulu dibandingkan para jenderal di Jakarta," kata Ball.
Ball yang merupakan mantan Direktur Strategic and Defence Studies Centre di Canberra mengatakan, setiap Pemerintah Australia yang pernah berkuasa sudah memonitor kegiatan militer di Timor-timur (sekarang Timor Leste) sejak 1975.
Bahkan informasi yang dimonitor termasuk juga percakapan antarpasukan yang berpatroli di Timtim, yang ditangkap oleh DSD lalu diteruskan ke pemerintah.
Menurut Ball, pusat operasi DSD dipusatkan di Shoal Bay di bagian barat laut Negara Kangguru.
Selain itu juga ada pusat operasi DSD yang lain, yakni di kedubes Australia di Jakarta, yang diberi nama Project Reprieve.
Namun, Ball menegaskan, Pemerintah Australia tidak mau melakukan tindakan apapun yang didasarkan atas informasi yang diberikan DSD.
Pemerintah Australia memang tidak menjalankan kebijaksanaan yang menanggapi laporan-laporan intelijen. kompas
