WANHEARTNEWS.COM - Partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin mulai menampakkan keterbelahan.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, keterbelahan tersebut terlihat dalam menyikapi isu penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya kira bibit keterbelahan mulai nampak dari parpol koalisi dan orang-orang terdekat Jokowi, ini tentu tidak mungkin dapat ditutup-tutupi, mengingat semakin ditutup-tutupi maka semakin hari juga akan terkuak juga," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).
Salah satu contohnya kata Saiful, ada parpol yang setuju agar Pemilu 2024 diundur, ada pula parpol yang tidak setuju akan hal tersebut.
"Semakin hari saya menilai semakin banyak keterbelahan antara parpol yang mendukung Jokowi dalam pemerintahan," pungkas Saiful.
Adapun parpol koalisi pemerintah yang mendukung penundaan pemilu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sikap ini bahkan disampaikan secara terbuka oleh masing-masing ketua umum.
Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung utama Jokowi-Maruf secara tegas menolak penundaan pemilu karena dianggap melanggar konstitusi.
Sumber: RMOL
