WANHEARTNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius. Menuruynya, saat ini justru makin menguatnya daulat partai politik (parpol) dan melemahnya daulat rakyat.
"Setidak-tidaknya kecemasan saya ini, adalah karena kecenderungan daulat partai politik yang menguat sekali, dan kecenderungan daulat rakyat yang melemah," kata Fahri dalam acara Gelora Talk yang digelar secara virtual, Kamis (10/2/2022).
Menurut Fahri, kondisi parpol saat ini banyak dikelola keluarga, segelintir orang, maupun penguasa tunggal. Padahal sejatinya parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan cikal bakal tulang punggung demokrasi justru mulai kehilangan jiwanya.
Fahri melihat kondisi Pemilu 2024 masih akan dikuasai parpol yang dikendalikan oleh segelitir orang. Sehingga kecemasan masyarakat soal oligarki mengendalikan negara mulai menemukan kebenaran.
"Maka kecemasan orang bahwa oligarki ada di belakang ruang ruang gelap yang mengatur negara ini, saya kira menemukan kebenarannya. Ini yang harus kita catat dan mulai diskusikan," ungkapnya.
Fahri mengatakan, bahwa fungsi parpol sebagai lembaga ilmu pengetahuan telah hilang, demikian pula soal cikal bakal backbone demokrasi juga mulai kehilangan jiwanya.
Apabila kepemimpinan yang ada saat ini, lanjutnya, sudah tidak memahami bagaimana itu, demokrasi dan cara kerjanya, maka harus diganti secara total melalui pemilu agar oligarki tidak berkuasa lagi.
"Pertanyaannya adalah, apakah Pemilu 2024 akan memperbaiki demokrasi kita atau tidak? Ya kalau kita mau menggantinya, nanti ya dengan pemilu," tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Arief Budiman mengatakan sebagai penyelenggara pemilu yang harus dijaga adalah daulat pemilih. Sebab, jika pemilih berdaulat, maka negara kuat.
Karena itu, penyelenggara pemilu akan menjaga pemilih untuk mendapatkan hak kekuasaan sebagai rakyat untuk memilih pemimpinnya sangat penting.
"Bagaimana kita (penyelenggara pemilu) menjaga agar pemilih itu betul-betul diberikan kedaulatan, dia punya kedaulatan," kata Arief.
Mantan Ketua KPU RI ini menambahkan, pemilih dianggap telah memberikan daulatnya kepada negara ketika telah memilih pemimpin dan calon yang dipilihnya itu, menjalankan apa yang diinginkan pemilih.
"Kapan seorang pemilih itu dianggap berdaulat? Ya sejak awal proses pemilu sampai akhir dia memilih wakil rakyat atau presiden dan wakil presiden atau kepala daerah. Maka, sejak itulah suaranya dijaga oleh orang yang terpilih," tutupnya.
Sumber: suara
