WANHEARTNEWS.COM - Majelis Pro Demokrasi (Prodem) berikan perhatian serius pada bantahan bentrok di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, terjadi karena gesekan warga pro dan kontra penambangan batu andesit (quarry.
Perihal pengakuan warga tersebut, Ketua Majelis Prodem Iwan Sumule meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit dapat turun tangan mengevaluasi kinerja Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi.
Bukan tanpa sebab, bentrok pada Selasa pagi (8/2) itu, mengakibatkan sejumlah warga diamankan aparat Kepolisian.
"Mohon atensi Pak Kapolri @ListyoSigitP, agar segera evaluasi Kapolda Jateng, apalagi istana pun sudah menyatakan akan mengevaluasi," ujar Iwan Sumule di akun Twitter pribadinya, Rabu (16/2).
Selain itu, Iwan Sumule juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin penetapan lokasi penambangan batu andesit.
"Dan kepada Gubernur @ganjarpranowo, agar segera cabut IPL Penambangan Quarry di Desa Wadas. Stop adu domba warga!" tegas Iwan.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, salah seorang warga desa Wadas menyebutkan bahwa tak pernah ada bentrok antara warga yang kontra pertambangan dengan warga yang setuju.
Menurutnya, bentrok tersebut hanya tuduhan dan tidak sepenuhnya benar.
Pasalnya, saat kejadia Selasa pagi, warga yang kontra memang memiliki jadwal rutin mujahadah ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang untuk mengukur bersama warga yang pro.
"Karena konteksnya kemarin itu berbeda, yang pro kemarin sudah menemani BPN untuk diukur tanahnya. Yang pro sudah menemani BPN mengukur tanahnya masing-masing, di sana ada orang-orang yang kontra lagi mujahadah," ujar Mukti, salah seorang warga saat dihubungi.
Lebih lanjut, menurutnya, selama ini tak ada pertentangan antar warga dan tetap rukun bertetangga. Bahkan, kemarin ia sempat mengantar beberapa tokoh untuk menemui warga yang pro pertambangan.
Sumber: RMOL
