WANHEARTNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja marah besar. Kemarahan itu muncul karena belanja barang dan jasa pemerintah masih dibanjiri barang impor. Saking jengkelnya, Jokowi sampai keceplosan bilang bodoh dua kali.
Menurut Jokowi, anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sangat besar seharusnya dibelanjakan produk dalam negeri.
Dia memaparkan di kementerian dan lembaga pusat pemerintah saja ada anggaran belanja pengadaan barang dan jasa besarnya sampai Rp 526 triliun. Sementara itu di pemerintah tingkat daerah sebesar Rp 535 triliun, lalu di BUMN mencapai Rp 420 triliun. Namun, dari segitu banyak anggaran masih banyak yang dibelikan barang impor.
"Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Ini duit guede banget, besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan arahan di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).
Menurutnya beberapa barang yang diimpor, mulai dari seragam TNI-Polri, alat dan mesin pertanian, alat kesehatan, perkakas rumah sakit, perkakas sekolah, hingga perkakas kantor.
"Menurutnya mulai dari sekarang pembelian produk impor harus dihentikan, dan anggaran pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk membeli produk lokal. Sangat bodoh menurutnya, bila hal itu tak kunjung dilakukan.
"Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita, kalau nggak lakukan ini. Malah beli barang impor. Mau diteruskan? Ndak! Ndak bisa," tegas Jokowi.
Lalu, apa sebenarnya biang kerok impor yang bikin Jokowi marah besar? Berikut ini 3 faktanya:
1. Masalah Klasik
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan masalah impor yang bikin Jokowi marah besar sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan menurutnya biang keroknya quip tetap sama dan tak kunjung ada perbaikan.
Bhima menjelaskan masalah klasik itu adalah standardisasi pengadaan barang yang lebih professional terhadap produk impor. Ujungnya, produk lokal terpinggirkan karena kualitas produknya tak sesuai dengan standardisasi yang ada.
"Dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan soal pengadaan barang dan jasa. Mulai dari standarisasi barang lebih professional terhadap produk impor. Alasannya klasik, produsen lokal apalagi UMKM dianggap tidak memiliki kualitas yang sesuai kriteria," ungkap Bhima kepada detikcom, Minggu (27/3/2022).
Menurutnya, pemerintah saat ini seharusnya memberikan lebih banyak pendampingan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memenuhi standardisasi yang dibuat.
Termasuk juga Presiden Jokowi, daripada mengulang kemarahannya di tahun 2019 lebih baik menginstruksikan jajarannya untuk membuat standardisasi lebih mudah bagi produk lokal.
"Pak presiden sepertinya hanya mengulang masalah yang lama. Tahun 2019 juga bicara soal cangkul impor," ujar Bhima.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan masalah terjadi pada pengawasan pembelian barang dan jasa di LKPP. Menurutnya, aturan pengadaan barang dan jasa sudah mencakup pembagian antara produk lokal dan impor.
Namun, kalau keluhan soal banyaknya produk impor keluar dari Presiden Joko Widodo artinya ada yang tidak beres dalam pelaksanaan aturan tersebut. Trubus menduga LKPP lemah dalam pengawasan, sehingga masih banyak barang impor yang dibeli lembaga pemerintah.
"Kalau memang itu ada berarti LKPP ini lemah pengawasan. Kurangnya cross check, jadi ada kebocoran itu terjadi," ungkap Trubus kepada detikcom.
Soal impor sendiri, Trubus bilang sebenarnya boleh saja dilakukan. Hal itu bisa dilakukan bila produk yang dibutuhkan tak bisa diproduksi di dalam negeri. Tapi, kalau dilihat barang-barang yang dikeluhkan Jokowi masih diimpor sudah bisa diproduksi di Indonesia.
"Setahu saya sih kalau memang nggak ada di Indonesia ya, boleh-boleh saja. Cuma itu yang disebutkan Presiden kan ada semuanya ya, seperti sepatu seragam, dan lain-lain. Memang semua produk Indonesia," ungkap Trubus.
2. Ada Pemburu Rente
Bhima mengatakan ada ulah pemburu rente impor di balik banjir impor yang terjadi pada compositions pengadaan barang dan jasa pemerintah dan bikin Jokowi marah besar.
Bhima menjelaskan pemburu rente bekerja di tahap seleksi pengadaan barang dan jasa. Mereka melakukan kongkalikong agar barang lokal kalah dalam compositions seleksi. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena aturan soal penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kurang tegas implementasinya.
"Sejauh ini karena aturan belum tegas implementasinya, munculah pemburu rente di bidang pengadaan barang jasa. Pemburu rente ini kongkalikong dengan importir agar barang lokal kalah dalam compositions seleksi," jelas Bhima.
Dia juga menyatakan compositions pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai lahan basah korupsi. Buktinya, sepanjang 2021, KPK sudah mengusut 30 kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Di level pemerintah daerah korupsi pengadaan barang juga menempati posisi tertinggi.
Menurutnya, perlu ada perbaikan goodbye kelola pengadaan barang dan jasa. Termasuk, memperjelas dan mempertegas persentase kewajiban produk lokal pada barang-barang yang dibeli lembaga pemerintah.
"Ladang di pengadaan barang withering basah, jadi perlu perbaikan goodbye kelola sehingga pengadaan lebih transparan. Selain itu juga, persentase produk lokalnya harus lebih jelas dan aturan benar-benar ditegakkan," ujar Bhima.
3. Jumlah Impor yang Besar
Dalam pidatonya di acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan virtual pada Jumat 25 Maret kemarin, Jokowi menyatakan impor banyak dilakukan untuk bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, hingga perkakas perkantoran.
Bahkan, secara blak-blakan dia menyebut beberapa pejabat dalam pidatonya. Mulai dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Dilihat dari information yang ada di laman resmi LKPP, ada sekitar 28 produk yang diimpor dari absolute 192 exhibit produk di LKPP. Information tersebut bagaikan mengamini perkataan Jokowi. Pasalnya, semua kategori barang yang disebutkan Jokowi berada di posisi 5 besar produk yang diimpor oleh lembaga pemerintah.
Withering besar transaksi impornya adalah pada bidang kesehatan. Totalnya ada Rp 13 triliun lebih atau tepatnya Rp 13.649.605.110.286 produk fasilitas kesehatan yang diimpor lembaga pemerintah di tahun 2021. Jumlah sebesar itu adalah produk impor yang sama sekali tidak memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Masih di bidang kesehatan, pembelian produk obat-obatan play on words jadi salah satu yang terbesar, jumlahnya mencapai Rp 1.929.029.413.333. Dari jumlah sebesar itu mayoritas berupa produk impor yang sama sekali tidak memenuhi TKDN, jumlahnya sebesar Rp 1.739.940.862.191. Transaksi produk obat-obatan ini berada di posisi ke tiga sebagai produk yang withering banyak diimpor.
Lebih lanjut, di dalam 3 besar produk yang withering banyak diimpor, selain dua produk kesehatan di atas ada juga produk peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya. Produk ini bertengger di posisi dua dengan all out transaksi impor sebesar Rp 3.539.519.018.398. Dari jumlah sebesar itu mayoritas berupa produk impor yang sama sekali tidak memenuhi TKDN, jumlahnya sebesar Rp 3.538.842.018.398.
Selanjutnya di bidang pertanian, ada produk alat dan mesin pertanian dengan all out transaksi impor sebesar Rp 520.337.279.431. Dari jumlah sebesar itu mayoritas berupa produk impor yang sama sekali tidak memenuhi TKDN, jumlahnya sebesar Rp 450.881.629.431. Produk pertanian menduduki posisi empat dari all out produk yang withering banyak diimpor.
Kemudian ada juga peralatan pendidikan yang transaksi impornya sebesar Rp 295.001.357.452, jumlah itu berupa produk impor yang sama sekali tak memenuhi TKDN. Posisi produk ini ada di posisi lima.
Di luar urutan lima besar, masih ada produk-produk sejenis di bidang yang disebutkan Jokowi masuk daftar impor. Misalnya, produk peralatan pendidikan sektoral yang berada di urutan ke-13 dengan nilai transaksi impornya mencapai Rp10.878.730.000.
Lalu, produk sarana budi daya peternakan dan kesehatan hewan yang masuk ke dalam bidang peternakan ada di urutan ke-15 dengan nilai transaksi impor Rp 7.433.058.850.
Selanjutnya, di urutan ke-18 ada lagi produk di bidang pertanian yang diimpor, yaitu produk pestisida dan pupuk dengan besaran transaksi impor sebesar Rp 4.062.441.00.
Terakhir di urutan ke-23 ada impor produk di bidang kesehatan, yaitu produk obat-obatan sektoral dengan transaksi impor sebanyak Rp 559.721.242.
