WANHEARTNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Ia mengemukakan, jika kondisi ekonomi rakyat kekinian sedang susah. Namun kekinian, malah muncul soal isu penundaan Pemilu 2024.
"Selain harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai, minyak goreng, dan daging sapi yang naik, harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol juga mengalami kenaikan,” kata AHY saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) se-Indonesia Gelombang V pada Senin (14/3/2022) malam.
Ia menyesalkan, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat tiba-tiba saja naik. AHY curiga hal itu dilakukan secara diam-diam.
"Tiba-tiba sudah naik saja. Rakyat yang lagi sulit hidupnya saat ini akibat belum pulihnya perekonomian rumah tangga mereka, seolah dipaksa begitu saja untuk menerima keadaan. Kita semua seperti di “fait accompli”, dipaksa menerima keadaan ini!," ungkapnya.
Dalam kondisi yang tidak baik saat ini, ditambah lagi dengan isu penundaan Pemilu 2024. Penundaan tersebut menurut AHY sangat tidak logis dan tidak masuk akal.
"Alasan tunda pemilu karena mahal tidak masuk akal. Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Baru yang lebih dari separuh akan dibiayai dari APBN?" tuturnya.
"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?," sambungnya.
AHY pun mempertanyakan klaim sejumlah pihak yang menyatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 atas permintaan rakyat. Menurutnya, tidak ada rakyat yang tiba-tiba ingin pemilu ditunda.
"Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Bapak/Ibu para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," tuturnya.
AHY juga mengingatkan tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.
"Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," katanya.
Sumber: suara
