WANHEARTNEWS.COM - Harus ada penjelasan secara akademis terkait klaim Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan adanya big data 110 juta pengguna media sosial setujui penundaan Pemilu 2024.
Bahkan, Luhut harus menjelaskan kapasitasnya ketika mengemukakan wacana yang tidak menyehatkan situasi politik nasional tersebut.
Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3).
"Pak Luhut sebaiknya melakukan klairifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?" kata Hasto Kristiyanto seperti diberitakan Kantor Berita RMOLSumut.
Jika pernyataan tersebut berkapasitas di bidang politik hukum dan keamanan, maka hal itu masuk ke ranah Menko Polhukam. Pun demikian jika berbicara politik demokrasi dan tatanan pemerintahan yang masuk ranah Kemendagri.
"Sehingga dengan pernyataan itu, beliau harus tunjukkan, pertanggungjawabkan secara akademis agar ini tidak membelah," kata Hasto.
Hasto menyebutkan, Luhut sebagai salah satu 'pembantu' Presiden Joko Widodo seharusnya bekerja sesuai amanah yang diberikan kepadanya selaku Menko Marves. Wacana yang dimunculkan harus sesuai dengan tugasnya dengan tetap memastikan pernyataannya sejalan dengan dengan Presiden.
"Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta? Itu berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam. Sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat," ujarnya.
PDI Perjuangan, menurut Hasto sangat miris dengan apa yang dipertontonkan oleh para pembantu Presiden saat ini.
Presiden sudah menegaskan sepakat untuk melaksanakan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari. Namun, justru para menteri yang terus memunculkan wacana menunda Pemilu 2024 tersebut.
"Para pembantu harus betul-betul senapas dengan kepemimpinan presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden," tandasnya.
Sumber: rmol
