WANHEARTNEWS.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana penundaan pelaksanaan pemilihan umum presiden (Pemilu) 2024.
PSI menyatakan keberatan menerima usulan para petinggi partai politik terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Alasan pandemi dan pemulihan ekonomi yang selama ini menjadi alasan penundaan Pemilu 2024 dinilai tidak mendasar dan tidak berpengaruh.
Dengan membuka fakta, PSI memberikan data bahwa Indonesia tetap pernah menjalankan Pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada 2020 lalu.
Dikutip dari Instagram @psi_id pada Sabtu, 5 Maret 2022 Sekretariat Jenderal PSI, Dea Tunggaesti mengungkapkan bahwa pemilihan presiden dan anggota legislatif seharusnya tetap bisa dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Idealnya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif yang meliputi (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024,” kata Dea.
Dea juga menambahkan bahwa ketetapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diundur karena sudah menjadi kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU.
“Diikuti dengan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024, hal tersebut sebagaimana kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU,” tegas Dea.
PSI menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu merupakan sebagai perwujudan negara yang demokratis, sehingga wacana penundaan Pemilu apabila tidak didasari oleh alasan yang masuk akal maka akan mencederai demokrasi.
Apabila ada segenap partai politik yang ingin Jokowi melanjutkan kepimpinanannya maka PSI memberikan saran untuk tetap melakukan proses amandemen UUD 1945.
“Sehingga memungkinkan jabatan presiden dapat dibatasi dengan maksimal 3 periode,” ucap Dea.
Namun, di kesempatan yang sama, PSI juga menyatakan dukungan 3 periode untuk masa jabatan Jokowi.
"Kami sebagai pecinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali."
“Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang diperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali di Pemilu 2024,” kata Dea.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya amandemen konstitusi yang dapat ikut konstestasi pilpres perpanjangan periode bisa jadi tak hanya Jokowi, tapi ada juga mungkin SBY kembali ikut berlaga.*
Sumber: hops
