WANHEARTNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut anggaran pemilu belu disepakati DPR dan pemerintah.
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati hingga saat ini bisa menjadi salah satu alasan untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pasalnya, menurutnya, sebagian besar anggaran digunakan di awal tahapan awal Pemilu.
"Saya kira bisa juga. Karena kalau pemilu tidak siap terlaksana akibat dana yang tidak cukup atau terlambat diturunkan ya bisa tidak terlaksana," kata Hadar Nafis Gumay saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/3/2022).
"Semua membutuhkan biaya cukup. Kalau tidak jelas, tidak cukup turun terlambat, ya bisa berantakan. Jadi akhirnya banyak orang analisis ini bisa jadi model lain untuk alasan penundaan," ucap Hadar.
Ia berkata Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang sudah jelas bakal dilaksanakan setiap lima tahun. Menurutnya, pemerintah dapat dinilai telah abai jika mengatakan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggelar Pemilu 2024.
Hadar mengingatkan, biaya penyelenggaraan pemilu bersumber dari APBN yang pengelolaannya merupakan urusan pemerintah dan DPR.
"Kalau kemudian tahu-tahu kita mengatakan tidak cukup biaya, selama ini, artinya pemerintah mengabaikan dan undang-undang mengatakan bahwa pemilu dibiayai APBN dan APBN itu urusan pemerintah sama DPR," tutur Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.
(Sumber: CNNIndonesia)
Reaksi Netizen
"Skenario yg terencana, lihai dn trstruktur metodenya, wualahhhh," komen @Khairi2074.
"Emang maunya dimundurin," ujar @sellenach__.
"Jiaaaaaaakh.....moduuuus," timpal @sbelas0898_move.
Skenario yg terencana,, lihai dn trstruktur metodenya,, wualahhhh
— zulfi_kh (@Khairi2074) March 8, 2022
Emang maunya dimundurin
— dcoffeeway ☕ (@sellenach__) March 8, 2022
Jiaaaaaaakh.....moduuuus :((
— //d@n'S__🚧 (@sbelas0898_move) March 8, 2022
