WANHEARTNEWS.COM - Kisruh big data penundaan Pemilu Serentak 2024 yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bukan cerminan data dan fakta dari seorang pejabat.
Begitu kesimpulan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, menanggapi klaim penundaan Pemilu Serentak 2024 didukung oleh mayoritas pendukung Partai Demokrat, Gerindra, dan PDI Perjuangan, seperti yang disampaikan Luhut berdasarkan analisis Big Data yang dimilikinya.
"Pejabat publik bicara harus berdasarkan data dan fakta, serta wajib membuka data tersebut kepada publik," ujar Anthony melalui akun Twitternya, Rabu (16/3).
Sejauh ini, Anthony melihat LUhut hanya melempar wacana untuk memperkuat keinginan pihak-pihak yang mengidam-idamkan pemilu ditunda, dan ujung-ujungnya masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.
Maka dari itu, Anthony menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak melihat mantan Menko Polhukam itu sebagai pejabat yang patut dipercaya. Maka diperlukan kesadaran diri dari Luhut untuk bisa menanggalkan jabatannya.
"Kalau tidak bisa, isu tersebut jangan dibicarakan di ruang publik, atau memang data tersebut tidak ada, alias bohong besar? Hukumnya: wajib mundur," demikian Anthony.
Sumber: RMOL
