WANHEARTNEWS.COM - Klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah berutang untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial mendapat kritikan tajam. Sebab, pernyataan itu jauh dari kenyataan yang terjadi.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan bahkan menyebut klaim itu sebagai slogan yang brutal. Sebab, pemerintah selama ini justru semakin membatasi subsidi untuk rakyat.
Bahkan harga pangan yang menyangkut hajat orang banyak diserahkan pada mekanisme pasar.
“Utang untuk kesejahteraan rakyat? Slogan brutal. Faktanya, subsidi hak rakyat semakin dibatasi, barang subsidi dilangkakan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (27/3).
Subsidi untuk rakyat yang hilang terbilang ironis. Sebab, pemerintah sebelumnya membangga-banggakan diri berhasil melampaui target penerimaan pajak akibat naiknya harga minyak dan gas serta sejumlah komoditas.
Terakhir, Anthony turut menyinggung adanya desas-desus uang rakyat diambil untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara. Jika benar, menurutnya hal itu bisa melanggar hukum.
“Uang hak rakyat menurut UU diambil untuk pembangunan IKN? Melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia,” tutupnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak santai saat merespons iyamh pemerintah yang tercatat naik di akhir Januari 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
Sri Mulyani mengklaim bahwa langkah ini diambil pemerintah untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat, di tengah pandemi.
“Walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” tutur Menkeu Sri Mulyani, Rabu (23/3).
Sumber: rmol
