WANHEARTNEWS.COM - Manuver Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang keukeuh menyuarakan penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dianggap sudah kelewatan. Apalagi, pernyataan Luhut kerap menimbulkan kegaduhan politik di tanah air.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran mengatakan, terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, Luhut sudah terlalu jauh masuk ke ranah politik. Padahal, kata Andi, di kabinet Luhut merupakan pembantu Jokowi yang ditugasi untuk mengurus hal yang berkaitan dengan investasi dan kemaritiman.
Doktor politik Universitas Padjajaran ini mengusulkan Jokowi segera memecat Luhut dari kursinya di kabinet Indonesia Maju.
"Seharusnya Luhut segera diberhentikan dari kabinet karena telah membuat kegaduhan politik di Indonedia, luhut terlalu kuat masuk ke persoalan politik yang bukan ranahnya," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).
Argumentasi mengapa Luhut layak dipecat karena beberapa masalah yang harus diatasi justru berlarut-larut. Beberapa contohnya, kelangkaan minyak goreng langka, bio solar sulit didapat, harga kebutuhan pokok semakin meningkat signifikan.
Ia curiga, ngototnya Luhut lebih disebabkan oleh motif politiknya untuk melanggengkan jabatannya di pemerintahan Jokowi.
"Karena Luhut hendak perpanjang jabatannya dan juga menyelamatkan proyek IKN dan kereta cepat," pungkas Andi.
Sumber: RMOL
