WANHEARTNEWS.COM - Virdika Rizky Utama, peneliti Para Syndicate, mengkritik sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ikut mendukung amandemen UUD 1945, demi mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode.
"Sikap PSI yang mengklaim dirinya partai anak muda yang ingin mengubah wajah dan warna perpolitikan Indonesia, ya memalukan."
"Dalam sejarah Indonesia, hampir enggak ada anak muda yang selalu mengekor kepada penguasa," kata Virdika lewat pesan tertulis kepada Tribunnews, Sabtu (5/3/2022).
Dia mengatakan, semua literasi sejarah pergerakan kaum muda di Indonesia selalu paling gigih dalam mengawasi kekuasaan.
Sebab, harta anak muda adalah keberanian dan idealisme.
"Keberanian dan idealisme ini yang saya rasa tidak ada dalam diri PSI, sebagai partai yang ingin mengubah wajah dan warna perpolitikan Indonesia," tuturnya.
Virdika menilai PSI tak berani mengkritik kebijakan pemerintah yang keliru.
"Lebih memalukan, mereka mengultuskan individu."
"Kita tahu bagaimana dalam sejarah, kalau seorang individu atau penguasa dikultuskan."
"Tak ada bedanya PSI dengan partai-partai lama itu," ucap Virdika.
Presiden Joko Widodo
Virdika mengatakan, konsep politik PSI sangat keliru.
Sebab, sebagai partai yang pemilihnya adalah anak muda perkotaan kelas menengah, Virdika menilai mestinya PSI peka ada beberapa isu yang mewakili anak muda dan berpotensi menambah jumlah pemilihnya.
"Tapi mereka tak sejalan dengan anak muda (dalam hal ini mahasiswa misalnya)."
"Contohnya demo UU Omnibus Law, pelemahan KPK, dan rencana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden," beber Virdika
Padahal, Virdika mengatakan, anak muda perkotaan sudah melek teknologi dan aware dengan isu politik, tetapi PSI seolah malah menjadi humas penguasa.
"Celakanya itu ya mengultuskan individu. Mestinya mereka sadar kalau individu itu ada masanya."
"Ada titik suatu saat sudah tidak laku lagi. Kalau 2024 Jokowi sudah tidak laku lagi, apa yang bisa dijual dari mereka?"
"Tak ada program yang jelas, tak banyak mewakili aspirasi anak muda kelas menengah perkotaan."
"Misi politik selama ini kan hanya dekat dan berlindung pada penguasa, atau lebih tepatnya satu individu."
"Selama cuma berharap sama satu individu, kalau individunya turun, dia akan turun."
Apa lagi yang mau dijual? Sentimen terhadap pengkritik atau yang disebut anti Jokowi?"
"Kalau terus seperti itu, berarti PSI juga merawat polarisasi di masyarakat," ulasnya.
PSI menolak penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan sejumlah pimpinan parpol.
Namun, PSI mendukung usulan amandemen UUD 1945 agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat tiga periode. Sikap PSI itu disampaikan oleh Sekjen PSI Dea Tunggaesti.
"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Dea dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @matinggaesti, Kamis (4/3/2022).
Menurut Dea, Pemilu 2024 sebaiknya tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024, kemudian diikuti pilkada serentak pada November 2024.
Hal itu sesuai kesepakatan DPR, pemerintah, dan KPU.
Alasan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional untuk menunda Pemilu 2024, lanjut Dea, dipandang PSI sebagai alasan yang tidak urgen.
Hal ini terbukti dengan telah digelarnya Pilkada 2020 di tengah puncak pandemi.
Meski menolak penundaan Pemilu 2024, Dea menyatakan, PSI mendukung amandemen UUD 1945 untuk mengakomodasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat, di mana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945."
"Sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal tiga periode," ucapnya.
Sumber: Wartakota
