WANHEARTNEWS.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyampaikan, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan waktu yang panjang hingga 20 tahun ke depan. Bahkan, Otorita IKN telah menyiapkan perencanaan pembangunannya hingga 2045 nanti.
Untuk mewujudkan pembangunan ibu kota negara ini, kata dia, membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
“Ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat UU-nya kan ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU, dan juga dari masyarakat sendiri,” kata Bambang dalam keterangannya didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Donny Rahajoe di Istana Merdeka, Jakarta usai bertemu Presiden Jokowi, Selasa (29/3/2022).
Ia menjelaskan, masyarakat dapat memberikan masukan pembangunan IKN dan juga ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan. Bambang mencontohkan, pihaknya telah dihubungi oleh diaspora global yang ingin memiliki rumah diaspora di IKN.
Pihaknya, kata dia, akan membantu memfasilitasi kebutuhan seperti desain dan hal-hal prinsip lainnya untuk menjaga keharmonisan rancang bangun kota.
“Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda kutip mencari dananya sendiri untuk membangun itu,” ujarnya.
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan, pemerintah saat ini terus mengintensifkan pembicaraan dengan calon potensial investor proyek pembangunan IKN Nusantara. Pembicaraan dengan para potensial investor ini dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Pemerintah masih terus melakukan penjajakan. Jadi semua potensial investor terus berkomunikasi intensif dengan pemerintah, di bawah koordinasi Menko Marinvest,” kata Sidik saat dihubungi Republika, Selasa.
Terkait isu terdapat dua konsorsium yang mundur dari pendanaan proyek IKN, Sidik hanya menyebut, pemerintah dan pihak terkait lainnya masih dalam tahap pembicaraan awal.
Pada prinsipnya, kata Sidik, pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber lain tersebut di antaranya yakni pendanaan kreatif (creative financing) seperti urun dana (crowdfunding), dana filantropi, ataupun dana CSR.
Skema urun dana ini merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi serta sukarela, tanpa ada pemaksaan.“Bukan berarti itu yang paling utama,” ujar dia.
Pendanaan dari urun dana ini nantinya dapat dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu. Misalnya, taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.
“Intinya, urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat,” kata Sidik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menjelaskan, pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun. Jokowi menyebut, sebesar 19-20 persen pembiayaannya akan diambil dari APBN.
Sedangkan sisa kebutuhan pendanaan lainnya akan disediakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi dari sektor swasta, BUMN, maupun penerbitan obligasi publik.
Jokowi mengatakan, berbagai skema pendanaan nantinya dapat dilakukan untuk pembangunan IKN. Ia pun ingin Otorita IKN yang sudah terbentuk bisa secara fleksibel dan lincah mendapatkan skema-skema pembiayaan pembangunan.
Seperti diketahui, SoftBank Group pada Jumat (11/3/2022) mengkonfirmasi tidak akan berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Namun, SoftBank akan tetap berkomitmen dalam mendorong pengembangan startup di negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.
"Kami tidak berinvestasi di proyek ini, tetapi akan akan melanjutkan untuk berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vission Fund," ujar SoftBank dalam pernyataannya seperti dilansir Nikkei.
Pada pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi mundurnya SoftBank. Menurut Luhut, mundurnya SoftBank dari rencana investasi di ibu kota baru karena persoalan internal di SoftBank.
"Mereka nggak bangkrut, cuman memang vision fund mereka collapse. Ya jadinya nggak jadi masuk ke kita," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (17/3).
Luhut juga membantah, batalnya SoftBank ke Indonesia bukan karena syarat yang SoftBank utarakan ke Indonesia soal minimal penduduk 50 juta jiwa di Ibu Kota Baru. "Bukan karena itu, enggak ke sana," tambah Luhut.
Untuk bisa mewujudkan Ibu Kota Baru Indonesia tetap butuh dukungan finansial. Luhut mengatakan saat ini Indonesia sedang melakukan pembahasan dengan Uni Emirat Arab (UEA) terkait kebutuhan investasi ini.
Luhut bahkan menyebutkan UEA menyatakan minat untuk berinvestasi sebesar 20 miliar dolar AS untuk Ibu Kota Baru. "Itu masuk lewat Indonesian Investment Fund," tambah Luhut.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan juga memastikan mundurnya SoftBank dari proyek IKN Nusantara bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia mengatakan, selama ini juga belum ada kesepakatan tertulis antara Indonesia dan SoftBank terkait investasi tersebut.
"Orang kan wah ya karena ini SoftBank. Makanya semua perhatian ke sini. Tapi kita tuh belum ada perjanjian tertulis hitam di atas putih terkait ini," ujar Ichwan.
Ichwan memastikan saat ini Indonesia tetap gencar menawarkan investasi di IKN Nusantara. Salah satunya melalui Dubai Invesment Forum di mana Paviliun Indonesia gerak aktif untuk menawarkan proyek ibu kota baru.
"Ya beberapa banyak kok yang sudah menanyakan rencana ini. Beberapa menyatakan minat, beberapa menawarkan jasa mereka dalam pembangunan ibu kota baru. Sebenarnya ini proyek yang menarik," ujar Ichwan.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan angkat bicara terkait mundurnya SoftBank dari rencana investasi di IKN Nusantara. Menurutnya, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan mencari sumber pembiayaan di dalam negeri.
"Ini proyek strategis nasional dan merupakan keputusan historis Bangsa untuk meraih cita-cita Nasional, tidak selayaknya diwacanakan seakan tergantung pada pendanaan Asing," kata Budi Gunawan dalam keterangan, Ahad (20/3).
Sumber: republika
