INILAH Daftar 25 Lembaga yang Tidak Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

INILAH Daftar 25 Lembaga yang Tidak Dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara

Senin, 14 Maret 2022 | Maret 14, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-03-14T00:43:36Z

 

Wanheart News

WANHEARTNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Sementara, Wakil Kepala IKN, Dhony Rahajoe.

Pelantikan dilangsukan di Istana Negara, Kamis (10/3/2022).

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9M tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibukota Nusantara.

Kepada keduanya diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 9 maret 2022.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala dan wakil kepala otorita nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," ujar Bambang dan Dhony di hadapan Presiden Joko Widodo, sebagaimana dilansir dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

25 Lembaga yang Tidak Dipindah ke IKN

Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merencanakan tahapan pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam perencanaan itu, disusun lima klaster pemindahan kementerian/lembaga ke Kota Nusantara.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan lima klaster instansi tersebut akan dilakukan secara bertahap selama periode 2024-2034.

"Tahapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga dilakukan secara bertahap 2024-2034. Dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastsruktur IKN," ujar Tjahjo, Sabtu (12/3/2022).

"Kemudian, pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan goodbye urutan tentang kelembagaan pemerintah yakni berdasarkan UUD 1945, UU Kementerian Negara, Perpres Organisasi Kementerian Negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," jelasnya.

Meski demikian, dikutip dari Kompas.com, ada pula 25 lembaga yang tidak dipindahkan ke Kota Nusantara.

Berikut ini rinciannya:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Badan Standarisari Nasional (BSN)

3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

5. Parpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

8. Komnas Perempuan

9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

11. SKK Migas

12. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

15. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

16. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

17. Komite Profesi Akuntan Publik

18. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

19. Badan Pengawas Rumah Sakit

20. Lembaga Sensor film

21. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

22. Konsil Kedokteran Indonesia

23. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

24. Konsil Keperawatan Indonesia

25. Dewan Sumber Daya Air

Kepala IKN dan Wakil Mulai Bekerja

Kepala IKN Bambang mengatakan, setelah resmi dilantik, maka ia dan Dhony akan memulai satu kerja baru untuk membangun kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas dan kota yang berkelanjutan.

"Jadi individualized structure customized organization ini semua tentu terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan, a city for all istilahnya. Karena itu sifatnya inklusif," jelas Bambang.

Lebih lanjut Bambang menyebut, untuk membangun sebuah kota dengan baik biasanya memerlukan waktu 15 sampai 20 tahun. Sehingga kota tersebut benar-benar mempunyai roh.

Ia juga memastikan pihaknya akan membangun kota tidak hanya membangun secara fisiknya tetapi juga kerekatan sosialnya, interaksi warga, serta bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni yang humanis dan liveable.

Untuk langkah awal, ia dan Dhony akan segera menghubungi Kementerian dan Lembaga terkait, yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsep IKN.

"Salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sudah dari 2017 sudah melakukan berbagai studi dan juga dengan K/L lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan misalnya PUPR dan yang lain," jelasnya.

Bambang juga meminta dukungan dari semua pihak dan dukungan dari masyarakat, dimana IKN akan menjadi kota yang merefleksikan ke-Nusantaraan.

"Ke-kitaan semua tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi sesuai dengan lokasinya berada di Kalimantan Timur, dan untuk itu kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara ini sehingga menjadi kota ya sekali lagi inklusif, hijau, cerdas dan berkelanjutan," pungkasnya.

msn/trbn

×
Berita Terbaru Update
close